Medan (pewarta.co) – Ancaman Presiden RI, Joko Widodo, terhadap kepala daerah (KDh) yang serapan APBD-nya rendah seharusnya menjadi ‘cambuk’ bagi Walikota/Bupati lebih memacu SKPD-nya untuk bekerja lebih keras melayani masyarakat dan menggunakan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.
“Sanksi yang akan diberikan Presiden RI bukanlah menjadi ancaman kalau KDh melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Ketua
Fraksi PDIP DPRD Medan, Hasyim SE, Senin (14/8/2017), usai mengikuti rapat KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara).
Hasyim menyebutkan, Presiden Jokowi memiliki alasan memberikan warning kepada KDh atas lemahnya serapan anggaran. Karena melihat banyaknya Kabupaten/Kota yang tidak menggunakan anggaran dan memarkirkan anggaranya di bank.
Hal ini dinilai Jokowi sebagai kinerja buruk dari KDh yang tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sebanyak Rp220
triliun anggaran mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun bank-bank lainnya.
Di tempat yang sama, anggota Fraksi PDIP lainnya, Daniel Pinem, menyebutkan hingga bulan Agustus, serapan anggaran Pemko Medan masih rendah. Kondisi itu harus terus dipacu agar serapan anggaran bisa lebih tinggi.
Hal itu menggambarkan kurang maksimalnya kinerja Pemko Medan dalam melayani masyarakat. Harusnya Pemko Medan secepatnya melakukan pembangunan agar masyarakat bisa juga merasakan manfaatnya.
“Lagi pula, dana yang sudah dianggarkan itu merupakan program kerja yang sudah dirancang setahun sebelumnya. Proses lelang kerap menjadi salah satu alasan rendahnya serapan anggaran,” timpalnya.
Untuk itu para wakil rakyat ini berharap, Pemko Medan haruslah berpacu dalam mengejar target PAD dan memaksimalkan serapan anggaran untuk mempercepat pembangunan di daerah ini.
“Dengan percepatan pembangunan, perekonomian rakyat juga akan terpacu sehingga masyarakat akan sejahtera,” ujarnya mengakhiri. (red)
