Medan (Pewarta.co) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus menilai adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Medan TA 2019 sebesar Rp506 miliar sebagai suatu kegagalan Plt Walikota Medan Akhyar Nasution dalam memimpin Pemko Medan. Karena, selama ini Akhyar Nasution turut memimpin Kota Medan bersama Dzulmi Eldin.
“Medan selama ini dipimpin Dzulmi Eldin dan wakilnya Akhyar Nasution. Pada tahun 2019 Eldin terkena kasus hukum dan kepemimpinan Medan diambil alih Akhyar,” kata Robi Barus kepada wartawan, Jumat (19/6/20).
Hal itu, sambungnya, membuktikan pemerintahan tidak stagnan. Eldin dan Akhyar sama-sama memimpin Kota Medan sehingga tidak ada alasan kalau peralihan kepemimpinan membuat pemerintahan terganggu.
“Akhyar menggantikan Eldin, pengalamannya sudah ada. Kok dibiarkannya para OPD tidak bisa menyerap anggaran. Apa yang ditakutkan? Apakah kepala OPD takut masuk penjara karena ada temuan? Kenapa harus takut kalau kerjanya benar, tendernya memenangkan rekanan yang benar,” sebut Robi.
Menurut Ketua BKD DPRD Medan ini, sebagai pemimpin baru (peralihan), suasananya harus baru, keberanian dan ketegasannya juga baru. Pelaksana tugas mesti memotivasi OPD-nya agar bekerja serius, menegur keras jika ada yang main-main. Kalau cuma kerja normatif, hanya mencari aman, untuk apa mengajukan anggaran.
“Bagi kami (Fraksi PDIP), kesalahan OPD adalah kesalahan besar pemimpinnya. Karena tidak mungkin bawahan saja yang salah, lalu apa tugas pemimpinnya? Apa mau lepas tanggung jawab begitu saja kalau anak buahnya gagal menyerap anggaran. Kalau memimpin mau cari aman dan pembangunan tidak ada, apa keistimewaan dan kelebihan pemimpin itu?” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala lebih menyalahkan OPD yang tidak mampu menggunakan anggaran sehingga ada SiLPA.
“Tidak semua penyerapan anggaran bisa dipantau Plt Wali Kota, karena tugas-tugasnya begitu banyak,” kata Rajuddin Sagala.
Disebutkannya, kalau OPD itu diminta mengunakan anggaran yang diajukan ke Badan Anggaran DPRD Medan untuk disahkan di paripurna. Tapi setelah disahkan tidak mampu menggunakan. Padahal OPD belum diminta untuk berinovasi, cuma menggunakan anggaran yang ada.
“Itulah kelemahan OPD dalam melaksanakan fungsinya, OPD tidak disuruh mencari uang, semua sudah tersedia tinggal menggunakan. Para kepala dinas belum dituntut menciptakan pembangunan yang maju, hanya disuruh memakai anggaran yang ada, tapi itupun tidak bisa. Setiap tahun SiLPA makin besar. Ke depannya, SiLPA yang besar seperti ini kita harapkan jangan terjadi lagi,” ucapnya. (Dik/red)