Medan (Pewarta.co) – Anggota DPRD Kota Medan dari Dapil 3, Abdul Rani, SH menyesalkan masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menghadiri acara reses, padahal sebelumnya telah diundang. Karenanya dia meminta Wali Kota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya.
“Saya marah dan menyesalkan masih ada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Camat dan Lurah yang tidak menghadiri reses, padahal sebelumnya telah diundang,” kata Abdul Rani saat menggelar acara Reses III Tahun 2018 di Jalan Gatot Subroto Gg Radio Kelurahan Sei Sikambing CII, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (19/12/18) yang dihadiri Kabid Kesehatan Dinas Kesehatan Medan, dr Mardohar, Tokoh Masyarakat serta ratusan warga sekitar.
Kekecewaan Ketua Komisi D DPRD Kota Medan ini dikarenakan ketidakhadiran sejumlah ASN dalam acara resesnya tersebut. Dikatakan Rani, untuk acara reses ini pihaknya telah mengundang beberapa dinas yakni Dinas PU, Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Camat Medan Helvetia dan Lurah, namun yang hadir hanya perwakilan Dinas Kesehatan.
“Padahal, saat reses inilah para SKPD dan aparatur pemerintahan bertemu dengan masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluhan mereka atas permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka, tapi justru mereka tidak hadir,” ujarnya kesal.
Karenanya, Rani meminta agar masalah ini menjadi perhatian khusus Wali Kota Medan. “Saat laporan pertanggungjawaban reses saya akan usulkan supaya ketidakhadiran SKPD terkait dalam reses dapat menjadi perhatian khusus Wali Kota, terutama dinas yang berhubungan dengan infrastruktur yang sangat dibutuhkan kehadirannya guna menjawab keluhan masalah infrastruktur. Apalagi saya Ketua Komisi D yang merupakan conterpart Dinas PU, tapi masih berani mereka tidak datang di reses saya. Begitu juga camat dan lurah yang sangat dibutuhkan untuk menjawab aspirasi masyarakat khususnya masalah administrasi kependudukan. Saya minta mereka ini diberikan perhatian khusus,” tegas Politisi PPP Kota Medan ini.
Sementara itu dalam sesi tanya jawab, terungkap masih adanya permasalahan banjir di Gg Radio dan Gg Jawa yang disebabkan buang sampah sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah, termasuk di drainase. “Kita minta pemerintah dapat menangani masalah banjir dan sampah ini yang mengganggu kesehatan warga, selain itu agar warga dapat beraktifitas dan beribadah dengan nyaman,” kata Nina warga Gg Radio.
Sementara warga Gg Radio lainnya, Esti mempertanyakan tentang ibunya yang puluhan tahun menjanda tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. “Banyak warga di lingkungan ini tidak dapat bantuan dan tidak tahu mau meminta kepada siapa, mohon penjelasannya pak,” katanya.
Menjawab ini, Abdul Rani mengatakan banjir merupakan masalah umum di Kota Medan, makanya dia mengundang Dinas PU untuk menjawab keluhan masyarakat. “Jadi mohon warga menuliskan aspirasi dan keluhan di lembar aspirasi yang nantinya saya tindaklanjuti ke dinas terkait,” sebutnya.
Untuk masalah sampah, Ketua BKD DPRD Medan ini menerangkan sudah ada perda tentang persampahan yang mengatur sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. “Hanya pelaksanaan dari dinas terkait belum berjalan. Kita harapkan perda yang dibuat DPRD Medan ini segera diterapkan agar dapat mengatasi masalah sampah di Kota Medan. Saya juga akan mengajukan tempat sampah untuk Gg radio dan Gg jawa,” katanya.
Terkait program bantuan, Rani menjelaskan sekarang sudah ada bantuan PKH dari pemerintah pusat yang bisa didapatkan warga yang berhak, begitu juga ada program KIS, bantuan guru mengaji dan untuk ustad dari pemko medan. “Jadi sudah banyak program bantuan diadakan, dan saya sendiri sudah mengurus sebanyak 8000 KIS secara gratis untuk warga di Dapil III. Namun permasalahannya banyak warga yang tidak berhak tapi mendapatkan program bantuan ini. Intinya warga miskin yang sudah terdata pasti dapat. Makanya DPRD Medan kembali menganggarkan dana bantuan-bantuan dari pemerintah kota ini di 2019 agar semua warga miskin tercover mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Warga juga bertanya tentang lambatnya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan. Menjawab ini, dr Mardohar mengakui memang sering ada keluhan masalah ini. “Kita sudah berusaha mengatasi masalah ini, tapi prosesnya tidak mudah dan butuh waktu untuk membenahi ini semua sehingga pelayanan kesehatan masyarakat bisa lebih baik, dan masyarakat juga kita minta melaporkan ke Dinkes Medan bila ada keluhan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas,” katanya. (Dik/red)
