Medan (pewarta.co) – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), R. Sabrina optimis hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan untuk Grand Design Transportasi Danau Toba bisa direalisasikan. Hal ini disampaikan Sabrina usai menghadiri Sosiasliasi Monitoring Hasil Studi Grand Design Transportasi Danau Toba dalam Rangka Mendukung Pariwisata di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan, Kamis (21/3/2019).
Pada kesempatan kali ini, Kepala Balitbang Perhubungan, Sugihardjo memaparkan hasil studi yang menunjukkan masalah, solusi dan apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan transportasi Danau Toba. Sampai saat ini upaya yang sudah dilakukan untuk prasarana seperti pembangunan pelabuhan Ambarita dengan fasilitas Movable Bridge, peningkatan pelabuhan Ajibata, Simanindo (dengan Movable Bridge) dan Tigaras. Sedangkan untuk sarana ada tambahan 2 unit kapal ukuran 300 GT dan pembangunan fasilitas docking kapal di Porsea. Untuk angkutan, Kementerian Perhubungan sudah melakukan rampchek terhadap 215 kapal dan terakhir pelaksanaan Bulan Keselamatan Danau Toba.
Selain itu, Balitbang juga sudah mempersiapkan sketchup model Pelabuhan Simanindo kedepannya yang lebih modern dan bisa meningkatkan pelayanan dan keselamatan pelayaran di Danau Toba. Untuk Pelabuhan Simanindo rencananya akan di bangun di area seluas 8,911 M2 untuk dua dermaga, pertama pariwisata modern 3,480 M2 dan pelabuhan pariwisata 5,430 M2. Satu dermaga ini nantinya direncanakan untuk kapal Roro, dermaga wisata dan dermaga rakyat serta dermaga lainnya untuk wisatawan yang akan mengelilingi Danau Toba maupun yang akan menyeberang dari Pulau Samosir. Dermaga ini menggunakan sistem floating wharf untuk kapal rakyat dan wisata.
Menurut hasil studi Balitbang Perhubungan ada 38 pelabuhan yang aktif di Danau Toba saat ini, 26 di Samosir dan 12 di luar Samosir. Ada 6 pelabuhan yang dikelola swasta dan 20 pelabuhan tidak bisa dikunjungi melalui darat. Hal ini juga menjadi perhatian Kementerian Perhubungan, mereka berharap ini bisa ditata kembali demi kemudahan pengawasan keselamatan pelayaran.
Sekda Provinsi Sumut, Sabrina optimis hasil studi Balitbang Perhubungan bisa terealisasikan, tetapi dia juga meminta agar pengembangan ini bisa membantu perekonomian masyarakat setempat, bukan malah membuat mereka terpinggirkan.
“Kita tentu optimis hal ini bisa dilakukan asal kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Perlu sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk merealisasikan ini,” kata Sabrina usai rapat di ATKP Medan, Kamis (21/3/2019).
Diharapkan Sabrina, aspek ekonomi masyarakat setempat menjadi perhatian serius. “Sebab banyak masyarakat setempat yang menggantungkan kehidupannya di situ. “Jangan nanti kita membuat transportasi Danau Toba yang modern dan berstandar internasional, tetapi tidak memikirkan masyarakat setempat,” tambahnya.
Hal ini memang menjadi pertimbangan Kementerian Perhubungan, menurut keterangan Kepala Balitbang Perhubungan solusi yang ditawarkan salah satunya adalah win-win solution. Nantinya akan ada standar tersendiri untuk kapal-kapal daerah yang masih memenuhi kelayakan berlayar.
“Ini masalah legalitas dan operasional. Walau mungkin kapal-kapal asli daerah tidak memenuhi standar internasional, kita bisa membuat kapal-kapal itu memenuhi standar tertentu yang pastinya mengutamakan keselamatan. Intinya standar keselamatan kita tingkatkan,” kata Sugihardjo saat rapat.
Selain itu, aspek ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan sesuai dengan permintaan Sekdaprov Sumut. “Kita akan mencari solusinya yang tentunya win-win solution,” tambahnya.
Pada rapat ini turut hadir Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Samosir, Nurdin Siahaan, Kadishub Simalungun, Ramadhani Purba, Kepala Syah Bandar, Sugeng Wibowo, Direktur ATKP Medan, Suyatmo dan OPD terkait. Selanjutnya, pertemuan ini akan kembali di tindaklanjuti minggu depan.
“Permasalahannya cukup banyak setelah kita mendengar laporan dari berbagai dinas di Pemkab dan Provinsi, jadi kita akan lanjutkan pertemuan ini minggu depan untuk bisa membahas lebih dalam lagi,” terang Kepala Balitbang Perhubungan Sugihardjo. (red)
