Medan (pewarta.co) – Pemerintah daerah dipilih melalui Pilkada diharapkan menjadi momentum hadirnya pemimpin-pemimpin yang bersih, jujur dan bermartabat.
Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah mengadakan kerjasama riset untuk membahas Pemilukada.
“Kami berharap agar pemerintah daerah dapat menggunakan riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka menjaring calon pemimpin daerah yang lebih bersih dari praktik korupsi, jujur dan bermartabat,” kata Runtung dalam sambutannya pada Seminar Nasional Pemilu dan Efektivitas Pemerintah Daerah, di Biro Rektor kampus USU Jalan Dr Mansyur Medan, Selasa (30/10/2018).
Seminar digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU bekerjasama Komisi Ilmu Sosial- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI) itu dihadiri Ketua Komisi Ilmu Sosial-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI) Prof Emetius Mayling Oey Gardiner Ph.D, Dekan FISIP USU Dr Muryanto Amin, tokoh nasional yang juga mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim, komisioner KPU Sumut, Bawaslu serta civitas akademik USU.
Seminar itu juga menampilkan
sejumlah pembicara, yakni Prof Dr Ramlan Surbakti dari KIS-AIPI, Prof Syarif Hidayat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof Ichlasul Amal dari KIS-AIPI dan Muchrid Nasution dari DPRD Sumut.
Runtung menegaskan USU mendukung kegiatan-kegiatan kerjasama dengan pihak lain.
“Khususnya seperti kegiatan seminar ini, di mana para pakar dan akademisi akan membicarakan efektivitas pemerintahan daerah. Perhatian dan kepedulian ini saya rasa sangat penting. Tidak hanya karena menyangkut penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut keberhasilan pendelegasian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Keberhasilan ini semua berarti menyangkut kepada salah satu aspek penting yaitu NKRI,” bebernya.
Menurut Runtung, hasil riset nantinya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan regulasi/kebijakan, sehingga Pemilukada dapat berlangsung jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin daerah yang kredibel dan kompeten, bukan pemimpin yang terjebak dalam lingkaran korupsi diakibatkan maraknya politik transaksional.
Sebelumnya Ketua Komisi Ilmu Sosial-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI) Prof Emetius Mayling Oey Gardiner Ph D mengatakan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berdiri 13 Oktober 1990 masih muda dibandingkan dengan negara lain. Namun kiprahnya terus memberikan advokasi kebijakan.
Sementara itu Prof Dr Ramlan Surbakti dari KIS-AIPI, ketika tampil sebagai pembicara menjelaskan Pemda yang efektif merupakan kemampuan daerah otonom mengatur dan mengurus kepentingan sendiri dalam urusan pemerintahan yang diserahkan oleh negara sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Dia menyebutkan, ada dua indikator Pemda yang efektif, pertama pembuatan kebijakan daerah seperti Perda, APBD, Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kehendak rakyat dalam upaya mencapai tujuan daerah otonom.
Kedua, implementasi kebijakan daerah tersebut, menjadi kenyataan sehingga hasilnya tidak hanya sesuai dengan tujuan kebijakan daerah tetapi juga dapat dirasakan oleh warga daerah.
Menurutnya jika pembuatan kebijakan daerah dilakukan Kepala daerah dan anggota DPRD dan implementasi kebijakan daerah oleh Kepala Daerah. Sedangkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan daerah tersebut.
Pembicara lainnya, Prof Syarif Hidayat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan reformasi konsep maupun kebijakan desentralisasi dan otda yang bersifat pragmatis parsialistik karena dibangun atas dasar penggalan peristiwa dapat dipastikan akan sulit untuk menjawab persoalan bangsa.
Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan solusi kebijakan yang tepat, kata dia, maka pemaknaan atas realitas desentralisasi dan otda tidak cukup hanya direkam berdasarkan lensa perspektif desentralisasi dan otda konvensional tapi juga harus dilihat keterkaitannya dengan dinamikanya.(gusti/red)
