Medan (Pewarta.co) – Warga di Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat mengeluhkan tidak meratanya penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS). Akibatnya, sejumlah warga tidak mendapatkan kartu kesehatan gratis yang merupakan program pemerintah pusat tersebut.
Hal ini terungkap dalam pelaksanaan Reses II Tahun 2018 Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung yang digelar di Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Selasa (26/6/2018) yang dihadiri perwakilan SKPD Pemko Medan, aparatur pemerintahan setempat dan ratusan masyarakat sekitar.
Seperti diungkapkan salah seorang warga yang mengeluhkan keluarganya dan sejumlah warga lain tidak mendapatkan KIS. Padahal, keluarganya sangat membutuhkan program kesehatan gratis tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik
“Hingga kini kami belum mendapatkan kartu KIS. Kami tidak tau harus mengadu kemana, kami sangat berharap memperoleh KIS. Mohon ada perhatian dari DPRD Kota Medan,” kata warga tersebut.
Demikian juga diungkapkan warga lainnya yang menyebut belum mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut. Ironisnya, kata warga, justru banyak keluarga Kepling sudah mendapatkan program KIS, padahal mereka termasuk keluarga yang tergolong orang mampu.
“Kami sesalkan kenapa banyak warga belum dapat KIS, sementara keluarga kepling sudah dapat, padahal mereka tergolong orang berada,” cetus warga.
Menanggapi ini, Dame Duma Sari Hutagalung mengecam keras kondisi tersebut. Dikatakannya, program KIS dari pemerintah pusat adalah program kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Karenanya, aparatur pemerintah di setiap lingkungan harus memastikan penyaluran kartu ini sampai ke warga yang berhak mendapatkannya.
“Seluruh warga yang kurang mampu wajib mendapatkan program KIS. Saya akan terus memantau masalah ini,” tandas Duma.
Selain itu, wakil rakyat tersebut juga menegur keras aparatur kelurahan yang berdasarkan laporan dari warga lepas tanggung jawab terhadap pendataan warganya dan membiarkan pihak badan statistik sendirian melakukan pendataan. Hal ini, sebut Duma, mengindikasikan ketidakpedulian aparatur pemerintahan terhadap warganya, yang akhirnya dapat berdampak tidak validnya data warga miskin penerima program-program pelayanan gratis dari pemerintah, termasuk KIS.
“Saya menyesalkan hal seperti ini masih terjadi. Aparatur pemerintah harus peduli terhadap warganya dan mengakomodir hak-hak warga. Saya berharap yang seperti ini jangan terjadi lagi,” tegasnya.
Dalam reses ini juga, warga kembali mengeluhkan masalah buruknya infrastruktur di Kelurahan Karang Berombak, seperti masalah drainase yang tidak bisa menampung air sehingga memicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah bila hujan turun.
Menurut warga, saat hujan turun, air yang tergenang di jalan tidak bisa masuk ke drainase karena letaknya lebih tinggi dari jalan. Hal ini dikarenakan banyaknya pembangunan ruko dimana pemilik ruko meninggikan bibir drainase melebihi jalan.
Menjawab ini, Duma menegur pihak Kelurahan Karang Berombak yang dinilainya kurang melakukan pengawasan terhadap pembangunan di kelurahannya.
”Hal ini sebagai bukti kurangnya pengawasan dari aparatur kelurahan setempat terhadap pembangunan di wilayahnya. Aparatur harus mengawasi seluruh kegiatan di wilayahnya, termasiluk bila ada pembangunan, jangan hanya peduli saat pengurusan izin (SIMB), sementara saat membangun dibiarkan begitu saja. Saya berharap masalah ini jadi perhatian pihak kelurahan,” pungkas Duma. (Dik/red)
