oleh

Ratusan Guru Honor Demo Tuntut Kesejahteraan

-Sumut-789 views

Batubara (Pewarta.co)-Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Batubara menggelar unjukrasa di kantor DPRD Batubara.

Loading...

Massa menuntut DPRD setempat mendesak pihak eksekutif untuk menganggarkan dana guna peningkatan kesejahteraan guru honorer di Batubara dalam pembahasan R -APBD Tahun 2019 nanti.

Selain tuntutan itu, massa juga menyebut-nyebut isu adanya uang ‘ketok palu’ dalam proses pembatalan P-APBD Batubara Tahun 2018.

“Dengan tidak disahkannya P-APBD tahun 2018 sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Batubara. Hari ini dapat kita lihat bersama bahwa puluhan TKS di RSUD Batubara sudah berjalan 10 bulan tidak menerima hak-haknya”, sebut salah seorang pengunjukrasa dalam orasinya, Selasa, (16/10/2018).

Massa juga menyebutkan perhatian wakil rakyat Batubara terhadap masyarakat nyaris tidak ada.

“Ini terindikasi pengkhianatan tarhadap masyarakat. Jangan cuma janji saja”, teriak massa.

Lebih jauh massa menyebutkan, pebahasan RKUA-PPS  APBD Tahun 2019 yang seharusnya sudah sampai ke DPRD, sesuai peraturan Mendagri akhir bulan September 2018, namun sampai hari ini belum ada.

Sementara terkait keberadaan hampir 3000-an guru perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan DPRD.

“Upah yang kami terima tidak sesuai dan jauh dari kelayakan. Walau tidak masuk dalam struktural yang resmi, namun guru honorer juga merupakan tenaga pengajar yang membantu pendidikan. Kenaikan upah guru honorer berdampak meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak didik. Bapak dewan terhormat bisa berada disini karena adanya guru, jadi tolong perhatikan nasib kami,” timpal seorang guru honorer Muhamad Khair, SPd.

Pantauan wartawan di lokasi, aksi guru diterima perwakilan Komisi A, Komisi B dan Komisi C DPRD Batubara di antaranya Ir Kristian Manurung, Fahri Iswayudi, Ahmad Mukhtas, Fahmi, Citra Mulyadi Bangun, Yadi Kohir, Rizky Aryetta dan Chairul Bariah.

Fahri Iswayudi selaku Banggar di DPRD mengaku akan memperjuangkan anggaran untuk para guru honorer di APBD tahun 2019.

Sementara Ahmad Mukhtas mewakili Komisi C akan menyampaikan tuntutan para guru ke Menpan-RB, BKN, Mendikbud dan Menteri Keuangan.

Berbeda dengan Ir Kristian Manurung, ia terkesan memancing massa dengan mengulas kembali dugaan adanya uang ‘ketok palu’ dalam proses batalnya P-APBD Batubara Tahun 2018.

“Siapa yang bilang tadi adanya uang ketok di DPRD ini, sehingga batalnya P-APBD. Kalau betul begitu silahkan hadapkan dengan kami untuk pembuktiannya. Di DPRD ini tidak ada istilah uang ketok dalam setiap pembahasan apapun,” bantah Manurung.

Manurung kembali mengungkit isu tersebut dengan menunjuk dadanya.

“Jangan kalian ngomong yang bukan-bukan di sini, hadapkan pada saya yang ngomong begitu, biar tau mereka,” ucapnya dengan nada lantang.

Mendengar pernyataan itu massa  meneriaki oknum anggota dewan yang tampak mulai terpancing emosi.

Aksi dorong nyaris tak terlerai bahkan aksi ‘serbu’ terhadap oknum anggota dewan yang mendesak massa untuk menghadapkan oknum penyebar isu uang ketok di DPRD pun nyaris terjadi.

Untung saja anggota dewan lainnya segera bersikap dengan ‘melarikan’  Manurung ke ruang Komisi A.

Melihat situasi di teras kantor DPRD yang mulai memanas, Plt Kadis Pendidikan Batubara Drs Bahrumsyah tiba-tiba muncul menenangkan massa.

“Atas nama guru -guru saya mohon maaf. Ini terjadi seketika saja dan mohon persoalan ini jangan di besar besarkan,” pinta Bahrumsyah.

10 orang perwakilan SGI diperkenankan memasuki ruang Komisi C DPRD Batubara untuk beraudiensi.

Namun sayangnya, rapat antara wakil rakyat dengan perwakilan guru honorer saat itu tidak berhasil terhimpun. (ril)

Facebook Comments
Loading...