Medan (pewarta.co) – Proyek pengerjaan Live Streaming Dinas Kominfo Provsuyang dipusatkan di ruang Sumut Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumatera Utara terkesan dipaksakan dan sarat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Hal itu dibuktikan dengan adanya pihak ketiga yang dipakai oleh Dinas Kominfo Provsu untuk mengerjakan proyek ini. Padahal Pemprovsu sendiri memiliki fasilitas atau peralatan dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih baik di Infokom maupun di Biro Humas Setdaprovsu.
Miliaran rupiah anggaran yang disiapkan Pemprovsu untuk mendanai Smart Province dimasa kepimpinan Gubernur HT Erry Nuradi. Artinya, Smart Province ini dibangun untuk ke depannya Pemprovsu bisa menghadirkan alat yang lebih canggih untuk berkomunikasi jarak jauh.
Selama ini proyek Live Streaming tetap dilaksanakan Dinas Kominfo dan Biro Humas.
Pengelolaanya secara mandiri. Kegiatan sudah sering dikerjakan tanpa melibatkan pihak ketiga.
Salah contoh, ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubenur Sumatera Utara melakukan telekonfrence dengan para panitia Desk Pilkasa Kabupaten/Kota di lantai 6 Kantor Gubenur Sumatera Utara.
Ironisnya lagi, anggaran yang dipakai Dinas Kominfo Provsu untuk membangun Smart Province yang dinyatakan canggih dalam angka miliaran rupiah terkesan sia-sia dan tidak seperti yang diharapkan semua pihak.
Apalagi sampai harus mengeluarkan anggaran tambahan yang baru lagi untuk mendanai Live Streaming yang terkesan dipaksakan dan akal-akalan saja.
Namun, ketika pengerjaan Live Streaming ini dikonfirmas wartawan belum lama ini, Kepada Plt Kadis Kominfo Provsu H Ayub mengakui mereka ada memakai tenaga orang luar walau diakuinya tidak semua proyek ini di pihak ketiga kan.
Menurutnya, hal itu dilakukan karena ada peralatan yang tidak dimiliki oleh Kominfo dan Biro Humas Pemprovsu. Namun dia berjanji akan menganggarkan pembelian alat yang tidak dimiliki itu dan ke depan pengerjaan Live streaming ini akan dikerjakan oleh tenaga pendukung Diskominfo dan Biro humas.
Pengakuan Plt Kadis Kominfo Provsu H Ayub ini menjadi pertanyaan berbagai pihak. Apakah benar peralatan ini tidak dimiliki atau ada kong-kalikong. (red)
