Medan (pewarta.co) – Meski melakukan penertiban preman secara terus menerus di sejumlah titik di kota Medan menjelang Lebaran Idul Fitri, namun Polda Sumut hanya memberikan sanksi wajib lapor (walap).
“Kalian dua kali seminggu wajib lapor kemari, selama sebulan. Kalau mangkir akan ditambah menjadi tiga bulan. Karena kalian yang melakukan pungli meresahkan banyak masyarakat,” tegas Kasubdit III/Jahtanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut, AKBP Faisal Napitupulu, Kamis (22/6/2017).
Faisal menyebutkan sanksi wajib lapor itu diberlakukan untuk memberi efek jera kepada preman maupun oknum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang melakukan pungli. Tujuannya, agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, terutama saat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.
Penangkapan terhadap ratusan preman selama beberapa hari dengan melibatkan berbagai satuan dilakukan untuk memburu para pelaku tindak kejahatan selama Operasi Ramadniya Toba 2017. Langkah ini merupakan wujud untuk meningkatkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Direktur Reskrimum, Kombes Pol Nurfallah mengatakan kedua tim itu terdiri dari 47 personel dan 52 personel. Tim pertama bertugas menangkap sejumlah orang yang melakukan pemerasan dengan modus mengajukan proposal ke perusahaan untuk meminta THR, uang berbuka bersama, santunan fakir miskin serta pungli.
“Tim pertama ini berhasil mengamankan sejumlah anggota OKP dengan barang bukti uang Rp 1.015.000. Berdasarkan pemeriksaan para oknum OKP ini mengancam mengganggu usaha masyarakat yang tidak memberi sumbangan,” ungkap Nurfallah.
Sedangkan, tim kedua berhasil menangkap 34 orang yang berperan sebagai calo penumpang taksi gelap dengan modus meminta tips kepada supir.
Nurfallah menegaskan bagi mereka yang tertangkap memiliki senjata tajam akan diproses hukum dan dikenakan UU Darurat. Bagi yang melakukan pemerasan akan dikenakan Pasal 368 KUHPidana tentang pemerasan.
“Mereka yang terbukti akan kita proses. Selebihnya akan kita pulangkan setelah kita beri pembinaan,” ungkapnya.
Razia preman ini akan terus berlangsung hingga beberapa hari setelah lebaran 2017 sesuai dengan instruksi Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian di pasar, terminal, pelabuhan, bandara dan sejumlah lokasi keramaian lainnya. (red)
