Medan (Pewarta.co) – Warga Komplek Deli Indah II Lk 10 Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat menagih janji anggota Komisi D DPRD Medan Godfried Lubis dan Sahat Simbolon untuk memfasilitasi pengaduan warga. Sebab, kedua wakil rakyat ini berjanji akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor dewan terkait protes pembangunan toilet di fasum komplek yang disebut menganggu akses keluar masuk serta menghambat arena parkir.
“Kita menunggu janji Komisi D DPRD Medan akan memfasilitasi keluhan warga komplek. Tapi hingga saat ini belum ada tanda tanda. Parahnya, bangunan toilet yang seharusnya distanvaskan itu, kenyataannya terus dibangun, namun RDP tidak terlaksana, ada apa ini,” kata salah seorang warga perumahan tersebut, Teguh Solihin kepada wartawan, seraya menunjukkan pengaduan kedua ke DPRD Medan, Kamis (19/4/2018).
Menurut Teguh, pihaknya keberatan pembangunan WC di fasum karena merusak estetika kota serta mengganggu arena parkir. Untuk itu, Pemko Medan supaya membongkar bangunan tanpa izin tersebut. Pembangunan dilakukan di areal fasum seperti Jl Deli Indah 2 dan 6 demi kepentingan oknum tertentu.
Dari pengamatan wartawan, bangunan toilet sudah hampir rampung. Bahkan, salah satu warga melaporkan bangunan toilet dan pos jaga bebas aliran listrik dan PDAM. Untuk itu pihak PLN dan PDAM diminta melakukan pemeriksaan.
Sebagaimana diketahui, dua anggota DPRD Medan yakni Godfried Effendy Lubis dan Sahat Simbolon, Kamis (22/3/2018) lalu melakukan kunker ke lokasi. Kunjungan yang dihadiri warga dan Satpol PP Kota Medan disepakati pembangunan stanvas sebelum ada keputusan RDP di kantor dewan.
Saat itu, Sahat Simbolon mengatakan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terlebih dahulu untuk mengetahui duduk persoalan. Senada, Godfried Effendi Lubis juga menyebutkan akan mengundang masyarakat yang menolak pembangunan kamar mandi dan WC tersebut serta Pemko Medan.
Sementara itu, data yang didapat wartawan, pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan sudah menyurati pelaku pengembang untuk membongkar sendiri bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).
Dalam isi surat No 640/3381/DPKPPR/IV/18 tanggal 5 April 2018 mengingatkan agar segera membongkar sendiri bangunan tanpa SIMB dalam kurun waktu 7 x 24 jam sejak diterima surat. Namun faktanya hingga saat ini bangunan berdiri tegak dan pembangunan terus berlangsung. (Dik/red)
