Medan (pewarta.co) – Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting menegaskan, pihaknya akan menyelidiki pelanggaran hukum yang terjadi pada penerimaan siswa ‘siluman’ SMA sederajat.
“Pelanggaran hukum itu seperti tindak pidana suap (gratifikasi) ataupun pungutan liar (pungli),” kata Rina kepada wartawan, Rabu (12/9/2017).
Dijelaskan Rina, jika terbukti telah terjadi tindak pidana suap dalam proses penerimaan ratusan siswa siluman di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan, maka pemberi dan penerimanya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Namun, jika terbukti pungli, maka yang diproses hukum hanya yang meminta,” terang Rina.
Rina mengaku, pihaknya tetap mengikuti terus perkembangan penerimaan siswa ilegal. Polrestabes Medan telah membentuk tim untuk menyelidiki pelanggaran hukum tersebut.
Menurut Rina, pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut telah memfasilitasi siswa bermasalah untuk pindah sekolah. Kepolisian siap membantu melakukan pendataan.
“Polri siap membantu mendorong pihak terkait memindahkan siswa bermasalah ke sekolah tujuan,” ujar Rina.
Rina menegaskan, praktik suap dan pungli tidak boleh terjadi dalam proses penerimaan siswa baru sekolah. Sebab, secara tidak langsung praktik itu sudah memberikan contoh dan dampak buruk bagi pelajar yang notabene generasi penerus bangsa.
“Mereka (pelajar) tidak boleh lama terlunta. Jangan biarkan mereka terlibat pelanggaran hukum, karena bisa terbiasa,” sebut Rina.
Sebelumnya, terdata ratusan pelajar disebut siswa siluman dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2016/2017 di SMAN 2 Medan dan SMAN 13 Medan. (red)
