Medan (Pewarta.co)-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar sosialisasi Pemutakhiran Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun Dasar 2018. Sosialisasi digelar di aula Gedung BPS Provinsi Sumut Jalan Asrama Medan, Kamis (30/1/2020).
Adanya berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat seperti perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dapat mengubah pola konsumsi.
Perubahan tersebut mengakibatkan paket komoditas (fixed basket) dan diagram timbang hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang sebelumnya digunakan sebagai tahun dasar sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat.
Karenanya untuk mendapatkan angka inflasi yang lebih tepat dilakukan pemutakhiran tahun dasar dalam penghitungan IHK.
“Mulai tahun 2020, data didapatkan dari survei dengan tahun dasar 2018. Diharapkan, data yang lebih relevan bisa didapatkan,” kata Kabid Statistik Distribusi BPS Provinsi Sumut Dinar Butar- butar.
Pemutakhiran itu, kata Dinar, dilakukan setiap lima tahun sekali untuk menjaga relevansi dari IHK, pola pembobotan dan paket komoditas barang dan jasa.
“Makanya perlu diperbarui setiap lima tahun sekali,” ujarnya.
Dinar mengungkapkan, pemutakhiran tahun dasar ini dilakukan lantaran ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Diantaranya, pada tahun 2012, teknologi untuk akses internet masih terbatas.
Dituturkannya, umumnya masyarakat masih menggunakan personal komputer atau warnet. Sekarang, internet sudah mudah diakses semua orang melalui handphone.
“Jadi, terbukanya akses informasi masyarakat ini, menyebabkan perubahan pada pola konsumsi masyarakat,” tukasnya.
Menurutnya ketika pola konsumsi berubah, maka perlu dilakukan pemutakhiran paket komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Ini supaya usai penghitungan, angka inflasi lebih relevan.
Dia mengungkapkan, pemutakhiran paket komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat maupun oleh petani, serta survei petani mengikuti perkembangan metodologi sesuai standar internasional serta perubahan struktur di sektor pertanian.
“Dengan pemutakhiran tahun dasar ini kita gunakan adalah untuk nilai tukar petani menggunakan survei daripada perilaku petani, kemudian untuk inflasi kita menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2018,” katanya.
Dengan adanya perubahan itu, kota IHK pun ditambah menjadi lima. Jika sebelumnya kota IHK hanya Medan, Sibolga, Padang Sidempuan, dan Pematangsiantar, maka pada tahun dasar 2018, ditambah Gunungsitoli.
“Ini akan kita gunakan sampai lima tahun kedepan,” sebutnya.
Dijelaskannya, Gunungsitoli menjadi kota IHK karena pola konsumsi dan letak geografis di kawasan ini cukup berbeda dari daerah lain.
“Dengan Sibolga pun beda pola konsumsinya. Semua produk masih didatangkan dari luar, kecuali ikan basah. Jadi pemerintah daerah kesulitan menghitung inflasi di daerah ini,” ungkapnya
Begitu juga dengan komoditas. Ada beberapa komoditas yang dulunya masuk dalam 20 komoditas utama, sudah tidak termasuk lagi. Contohnya, di Medan sudah tak ada biaya pembelian VCD dan telepon umum. Sebagai gantinya, dimasukkan antaranya biaya taksi online.
Di kota Medan, kata Dinar, ada 378 komoditas yang dipantau. Namun 20 komoditas utama biasanya sangat memengaruhi inflasi.
Sedangkan dalam pemutakhiran diagram timbang, selain paket komoditas yang dimutakhirkan, persentase pengeluaran masyarakat untuk membeli barang/jasa terhadap total pengeluarannya perlu dimutakhirkan juga. (gusti)
