Medan (pewarta.co) – Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWM – SU), Faisal mengutuk keras tindakan biadab yang menimpa penyidik Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Hal tersebut dikatakan Faisal saat ditemui di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Jalan Mukhtar Basri Medan, Selasa, (11/4/2017).
“Wajahnya disiram air keras oleh orang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan bentuk tindakan teror yang nyata. Tindakan tersebut merupakan tindakan teroris dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” kata Faisal.
Ia menjelaskan, perlakuan terhadap Novel menimbulkan dugaan bahwa hal tersebut bagian dari konsekuensi tugasnya memberantas korupsi. Dari itu, menjadi keharusan bagi sebuah negara hukum, peristiwa seperti ini wajib menjadi perhatian serius pemerintah melalui aparat penegak hukumnya.
“Jangan sempat rakyat memiliki pemikiran pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya dari tindakan – tindakan teror seperti yang menimpa Novel Baswedan,” jelasnya.
Selain itu, orang nomor satu di Majelis Hukum dan HAM PWM-SU ini mengeluarkan pernyataan sikap majelis yang dipimpinnya terkait penyiraman air keras terhadap penyidik lembaga anti rasuah itu.
Berikut pernyataan sikap Majelis Hukum dan HAM PWM-SU.
Pertama, mengutuk keras peristiwa penganiayaan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
Kedua, mendesak pertanggungjawban Presiden terhadap rasa aman rakyat yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.
Ketiga, menuntut Kapolri harus secepatnya dan bersungguh – sungguh meringkus pelaku dan dalang dari peristiwa ini.
Keempat, KPK harus lebih berani, tegas dan lugas memberantas korupsi, khususnya kasus – kasus besar, seperti: kasus BLBI, Century, reklamasi/perizinan dan lainnya dan khususnya mega korupsi E-KTP yang terkesan lamban dan tebang pilih.
Kelima, negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dimintakan kepada segenap rakyat Indonesia untuk terus berdoa dengan sepenuh hati agar Allah Tuhan Yang Maha Esa terus memberi NKRI petunjuk/bimbingan, rahmat dan karunianya.
Keenam, mendesak Presiden lebih fokus untuk mewujudkan kemanusian yang adil, beradab serta membuktikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (red)
