Medan (Pewarta.co) – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Iswanda Nanda Ramli meminta kepada pihak Pemerintah Kota Medan agar lebih meningkatkan sistem pengelolaan keuangannya. Hal ini dikatakan Iswanda untuk menyikapi hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Pemko Medan yang mendapatkan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumut.
“DPRD Medan melihat LKPD Pemko Medan sudah baik namun harus terus ditingkatkan lagi. Apalagi tahun ini, penilaian yang diberikan kepada Pemko Medan dengan predikat WDP,” kata Iswanda seusai penerimaan hasil pemeriksaan LKPD 2017 Pemko Medan di Auditorium BPk Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/8/2018).
Menurutnya, dengan penilaian ini diharapkan pengelolaan keuangan Pemko Medan terus ditingkatkan lagi sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel lagi ke depannya. “Hasil ini harus disikapi dengan lebih baik lagi, agar kedepannya Pemko Medan bisa kembali mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” harapnya.
Selain itu, Iswanda juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Pemko Medan. Dengan pemeriksaan yang dilakukan itu, diharapkannya pengelolaan keuangan Pemko Medan akan menjadi lebih baik lagi setiap tahunnya.
Pemko Medan mendapat penilaian opini WDP BPK Republik Indonesia Perwakilan Sumut atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2017. Belum lengkapnya pendataan aset yang dilakukan menjadi salah satu penyebab Pemko Medan belum mendapatkan WTP.
Hasil pemeriksaan ini diberikan langsung Kepala BPK Perwakilan Sumut Vicentia Ambar Wahyuni kepada Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Sekda Kota Medan Ir H Syaiful Bahri Lubis MM di Auditorium BPk Perwakilan Sumut.
Selain Pemko Medan, hasil pemeriksaan LKPD juga diberikan Kepala BPK Perwakilan Sumut kepada Ketua DPRD Kota Medan Jhon Henry Hutagalung diwakili Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Nanda Ramli. Usai menyerahkan hasil pemeriksaan LKDP tersebut, Ketua BPK Perwakilan Sumut berharap Pemko Medan dapat menindaklanjuti apa yang menjadi kendala sehingga gagal mendapatkan opini WTP. (Dik/red)
