Medan (Pewarta.co) – Pemerintah Kota Medan diminta untuk secara tegas menerapkan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan. Pasalnya, hingga kesemrawutan parkir masih menjadi persoalan yang belum tertangani di Kota Medan.
“Dengan penerapan Perda No 02 Tahun 2014 ini diharapkan permasalahan parkir dapat diatasi,” kata anggota DPRD Kota Medan, Karena itu, Andi Lumban Gaol SH saat menggelar Sosialisasi Perda No 02 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan di Jalan Melati Raya Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang baru-baru ini. Acara tersebut dihadiri aparatur pemerintahan setempat dan ratusan masyarakat.
Dijelaskan Andi Lumban Gaol, Perda 02 Tahun 2014 sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kesemrawutan parkir dan kenyamanan kendaraan saat parkir. Karena tujuan ditetapkannya perda ini untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang handal, profesional dan berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan keamanan berlalu lintas.
“Selain itu, maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendaluan terhadap penyelenggaraan perhubungan yang meliputi perparkiran, pengujian kendaraan bermotor, terminal dan angkutan,” jelas Andi yang juga Ketua Fraksi Persatuan Nasional DPRD Kota Medan itu.
Karenanya, Pemko Medan harus tegas memberlakukan Perda agar masyarakat dan wajib pajak mendapat kepastian hukum. Diyakini Andi, dengan penerapan yang tegas tersebut dapat membantu mengatasi masalah perparkiran di Kota Medan.
Saat ini, lanjut Politisi PKPI Kota Medan ini, sektor perparkiran memiliki segudang masalah seperti parkir tidak teratur dan berlapis sehingga mengganggu lalu lintas yang berakibat kemacetan. Petugas parkir sering tidak menggunakan karcis, bahkan petugas tidak peduli terhadap pengguna jasa parkir dan akhirnya mencari sendiri tempat parkir.
Selain itu, masih banyak didapati petugas parkir gadungan. Sama halnya pelaku usaha yang belum memiliki lahan parkir. Untuk itu, Andi meminta agar Dinas Perhubungan Kota Medan dapat melibatkan Polisi dan pihak asuransi. Sedangkan bagi pelaku usaha diwajibkan menyediakan lahan untuk tempat parkir sesuai Perda.
Dalam perda yang secara khusus mengatur parkir tepi jalan tersebut, diatur struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir insidentil di tepi jalan umum. Seperti parkir truk dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain sejenisnya sebesar Rp 10.000 sekali parkir. Kendaraan truk, bus atau alat besar/berat sejenisnya sebesar Rp 6.000 sekali parkir, kendaraan truk mini atau yang sejenisnya Rp 5.000 sekali parkir. Sedangkan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain sejenisnya sebesar Rp 4.000 sekali parkir, dan untuk sepeda motor sebesar Rp 2.000 sekali parkir.
Selain itu, perda ini juga mengatur struktur dan besarnya tarif pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor, serta mengatur tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor. (Dik/red)
