oleh

Pemko Medan Diminta Serius Perhatikan Warga Miskin

-Sumut-129 views

Medan (Pewarta.co) – Anggota DPRD Kota Medan, Drs Daniel Pinem meminta kepada pihak Pemerintah Kota Medan untuk lebih serius memperhatikan warga kurang mampu (miskin). Pasalnya, berdasarkan data terakhir dari Dinas Sosial Kota Medan yang dimutahirkan Desember 2018 lalu tercatat sebanyak 65.362 warga Kota Medan tergolong kurang mampu dan sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Jumlah warga miskin ini masih tinggi. Karenanya kita minta Pemko Medan untuk serius memperhatikan mereka dengan menyalurkan program-program bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, maupun dari Pemko Medan. Pemko Medan harus memastikan bantuan-bantuan itu diterima oleh warga yang berhak, jangan jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujar Daniel Pinem kepada wartawan baru-baru ini.

Loading...

Apalagi, lanjutnya, beberapa tahun ini Kota Medan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dimana perda tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap serta mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Oleh karenanya, perda tersebut merupakan jaminan bagi warga miskin untuk meningkatkan taraf kehidupan.

“Untuk itu, Pemko Medan diminta serius dan segera mungkin menerapkan perda ini. Jika perda benar-benar diterapkan maka warga Medan tidak ada lagi yang susah,” sebut politisi PDI Perjuangan ini.

Dikatakannya, sudah banyak program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin agar dapat hidup lebih layak, antara lain, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program dari Kota Medan antara lain, BPJS Kesehatan PBI gratis bagi warga kurang miskin dan kurang mampu, yang danannya ditanggung oleh APBD Kota Medan.

Menurutnya, di 2019 Pemko Medan telah menyediakan sebanyak 75 ribu kartu PBI BPJS Kesehatan gratis bagi warga miskin dan kurang mampu di Kota Medan, itu berdasarkan usulan dari anggota DPRD Kota Medan dan diterima oleh Pemko Medan untuk dimasukkan ke anggaran APBD 2019.

“Usulan ini berdasarkan dari permintaan masyarakat kurang mampu yang datang mengadu ke DPRD karena belum pernah mendapat kartu BPJS Kesehatan gratis. Selain itu, dari laporan masyarakat saat pelaksanaan reses dewan, masih banyak terdapat warga miskin. Inilah yang membuat dewan menganggarkannya pada APBD tahun 2019,” terang Daniel.

Selanjutnya, legislator Dapil V Kota Medan ini juga mengingatkan kepada Dinas Medan untuk sering melakukan pemutakhiran data bagi warga miskin khususnya penerima PKH dan BPNT.

“Pemuktahiran data sangat penting dilakukan guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran,” terangnya.

Pemutakhiran data ini penting sebab masih banyak warga miskin di Kota Medan yang belum tersentuh bantuan tersebut. Bahkan, penerima bantuan sosial sering tidak tepat sasaran. Disebutkannya, kendati saat ini Pemko Medan telah banyak berbuat untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Medan, namun, masih saja bantuan dimaksud belum seluruhnya dinikmati karena keterbatasan anggaran dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Buktinya, kata Daniel, saat dirinya menggelar reses warga kerap mempertanyakan masalah bantuan tersebut karena mereka belum pernah mendapatkannya. “Pemerintah harus memperhatikan dan membenahi masalah ini,” tandasnya. (Dik/red)

 

Facebook Comments
Loading...