Jakarta (pewarta.co) – Menghadapi tahun politik Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan prajuritnya soal netralitas. Apalagi dalam Pilkada ada beberapa pensiunan TNI yang akan berlaga.
Hal ini disampaikan Panglima saat menjadi pembicara dalam acara Rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3/2018) malam. Panglima menegaskan bahwa netralitas adalah segalanya yang harus dijunjung tinggi.
“Percayalah saya serius tangani ini. Netralitas adalah segalanya,” tegasnya.
Menghadapi tahun politik, kata Hadi, netralitas TNI menjadi sangat penting untuk dijaga. Prajurit TNI harus bersikap profesional agar dijauhkan dari segala bentuk politik praktis.
“Politik TNI adalah politik negara,” ujarnya.
Terkait peserta Pilkada dari pensiunan TNI, Hadi mengatakan pihaknya akan tetap menjaga silaturahmi. Tapi, untuk urusan politik, ia menegaskan tak boleh ada hubungan lagi.
Jika ada prajurit TNI yang mendukung mantan atasannya, maka akan diberikan sanksi tegas. “Apabila ada prajurit yang melanggar secara nyata mendukung seniornya yang sudah pensiun agar bisa jadi gubernur, bupati dan sebagainya maka jelas hukumannya. Dia tidak akan disekolahkan dan itu selesai. Jadi dia tak bisa ada harapan lagi (naik pangkat). Saya komitmen untuk itu,” jelasnya.
Pihaknya juga berkomitmen menciptakan Pemilu agar bisa berlangsung aman, damai dan kondusif. Dikutip dari merdeka.com, dalam hal ini TNI berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menjaga soliditas.
“Kegiatan 2018 dan 2019 kita siapkan operasi dalam rangka mendukung kepolisian mengamankan dan menciptakan Pemilu dengan aman dan damai. Soliditas TNI dan Polri menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat,” tegasnya.(y/red)
