Paluta (Pewarta.co) -Timbulnya Surat Bupati Padang Lawas Utara (Paluta)Andar Amin Harahap SSTP.MSi yang membatalkan Pilkades di 3 Desa di 3 Kecamatan telah menumbukkan kwgaduhan di masyarakat.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Hutaimbaru yang masyarakat bersepakat melanjutkan karena sudah sesuai dengan perbub bupati nomor 24 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Pilkades serentak di kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mulai merasa janggal. Dugaan masyarakat ini karena pembatalan/penundaan Pilkades ini terskesan di paksakan dan situasi dan kondisi seperti di design untuk adanya kegaduhan dalam masyarakat
“Mencermati kondisi dari awal,bahwa adanya perilaku hoax atau yaitu dengan memprank dengan tidak hadir saat test mi dan wawancara dengan kondisi tidak adanya konfirmasi dan rekonfirmasi dan disampaikan bahwa langsung batal Pilkades padahal belum ada surat tertulis yang menyebabkan adanya perasaan saling curiga di masyarakat Hutaimbaru, ” ujar H Andi Suwandani Harahap,SE,SH MH yang juga putra asli Hutaimbaru, Kamis (28/9).
Andi menyebutkan tidak adanya upaya mediasi dari pemerintah kabupaten terkait dengan akan adanya aksi unjuk rasa dari masyarakat Hutaimbaru padahal pada hari yang sama ada kegiatan besar yang mengumpulkan massa se kabupaten Paluta di kantor Bupati terlihat seperti pembiaran agar adanya kegaduhan pada hari Unras. Ditambah lagi pada saat Unras, masyarakat Hutaimbaru sudah sangat sopan dan tidak berniat ke kantor bupati karena menghargai acara Bupati, dan hanya ke kantor pemdes tetapi adanya kondisi dengan hilangnya kadis Pemdes dan Kabid yang membidangi Pilkades dari kantor tersebut pada hari itu, seperti ingin menyuruh masyarakat langsung ke kantor Bupati.
” Kami juga heran,kenapa Kadis pemdes dan Kabid yang membidangi Pilkades tidak menjumpai massa,padahal massa sudah menyampaikan jika tidak di jumpai maka masyarakat akan ke kantor Bupati,ini aneh tapi nyata, seperti ada pembiaran,” ungkapnya
Lanjutnya tidak hanya sampai disitu, bahkan hari ini ada beredar surat bupati tentang penundaan Pilkades serentak di 3 desa di 3 kecamatan dimana surat nya salah dan benar benar diluar akal sehat, dimana dasar hukumnya yaitu perbub berbeda apa yang tertulis dengan apa yang di perbub.
” Dan hanya disampaikan salah ketik,apa mungkin sekelas surat yang ditandatangani Bupati dengan tembusan forkopimda bisa salah ketik ?. Apa mereka tidak sadar bahwa surat itu jadinya batal demi hukum ? Dan lebih kacau nya lagi,bukan malah menarik surat tersebut tetapi malah menaikkan nya ke media massa,” tegasnya
Pihaknya meminta dukungan Bapak Kapolres Tapsel untuk membantu kami masyarakat menjaga keamanan seperti nya ada pihak pihak yang ingin kondisi ini terus-menerus memanas. Serta juga meminta kepada Bupati Padang lawas Utara agar bersikap Arip dan bijaksana
” ini masyarakatmu,dan juga pendukung mu dari dulu,jangan biarkan pak kami terpecah denganmu karena informasi yang salah dan adanya oknum 2 yang diduga sengaja membuat situasi ini semakin Runyam,” pungkasnya. (Rts/red)
