oleh

Ketua DPRD Medan: Penyaluran KIP Menyalahi Etika

Medan (Pewarta.co) –    Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH menyebut sistem penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan salah satu program kerja Presiden Joko Widodo telah menyalahi etika. Pasalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mempercayakan seorang anggota DPR RI mendistribusikannya.

Loading...

“Tugas legislatif mengawasi pekerjaan eksekutif, kalau ada yang tidak terlaksana dewan bisa mengingatkan. Dewan bukan jadi pesuruh Kemendikbud untuk menyalurkan program pemerintah, kan ada dinas pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Henry Jhon kepada wartawan, Selasa (24/7/2018) sore.

Persoalannya, lanjut Henry Jhon, kebanyakan masyarakat tidak faham  tata cara pengurusan KIP. Sehingga, setiap pelaksanaan reses 50 anggota dewan tiga kali setahun di masing-masing dapil, masalah KIP kerap dipertanyakan. “Kami juga tidak tahu bagaimana pengurusannya, pihak dinas pendidikan juga kami tanya, mereka jawab tidak dilibatkan,” ucapnya didampingi Kasubag Humas DPRD Medan Jonni Tanjung SE.

KIP ini kata dia diatur dalam Kepmendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Pengusulan dilakukan pihak sekolah kepada kemendikbud, setelah selesai seharusnya kementerian menyerahkan kembali ke masing-masing sekolah, ternyata diserahkan melalui salah seorang anggota DPR RI.

“Ini tidak efektif kalau anggota DPR RI membagi-bagikan KIP kepada sekolah, ini urusan eksekutif, seharusnya melalui lembaga pemerintahan yakni dinas terkait. Ketika saya tanyakan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan Ramlan Tarigan mengatakan, dinas pendidikan tidak dilibatkan dalam urusan KIP,” terangnya.

Padahal, di dalam Kepmendikbud Nomor 19 Tahun 2016, pada pasal 5 disebutkan, PIP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang menangani  pendidikan dasar dan menengah, Direktorat Jenderal yang menangani pendidikan pormal, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Diknas hanya terima tembusan dari Kemendibud RI. Diknas pernah berperan untuk melakukan pendataan warga miskin dengan melibatkan Kepling dan Lurah, tapi tidak berjalan sesuai aturan.

Untuk itu, dia akan melakukan Bimtek ke Kemendikbud dan meminta agar pengusulan KIP dan penyalurannya dilakukan pihak sekolah, bukan kepada anggota DPR RI. Diknas juga harus dilibatkan, karena itu tupoksi lembaga ini, bukan hanya menerima surat tembusan.

“Sangat kami sayangkan dinas pendidikan tidak melakukan upaya apapun ketika mereka tidak dilibatkan. Kasihan masyarakat miskin menjerit, mereka butuh KIP, tapi tidak tahu mengadu kemana, Diknas buang badan, akibatnya kami yang jadi sasaran kemarahan masyarakat setiap melaksanakan reses,” tegasnya. (Dik/red)

Facebook Comments
Loading...