Jakarta (pewarta.co) – Kapolri Jenderal Prof H Muhammad Tito Karnavian PhD menghadiri Sidang Umum Interpol ke-87 di Madinat Jumeitah Convention & Events Centre, Dubai, Uni Emirat Arab dari 18 hingga 21 November 2018. Dalam Sidang Umum Interpol tersebut isu yang akan dibahas adalah soal penanggulangan kejahatan transnasional.
“Agenda pokok yang dibahas dalam Sidang Umum Interpol kali ini adalah perumusan strategi global dalam penanggulangan kejahatan transnasional melalui optimalisasi kerja sama antar kepolisian negara, dan peningkatan kapabilitas institusi-institusi kepolisian anggota Interpol,” kata Tito melalui keterangan tertulisnya yang dihimpun pewarta.co, Minggu (18/11/2018).
Tito mengatakan, secara spesifik berbagai isu yang terkait penanggulangan kejahatan transnasional akan dibahas seperti upaya untuk meningkatkan kerja sama antar kepolisian negara dengan mempermudah pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistant).
“Kemudian, upaya global dalam penanggulangan kejahatan siber dan terorisme serta optimalisasi berbagai inovasi berbasis teknologi dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Selain itu, Tito mengatakan agenda utama yang akan digelar pada Sidang Umum Interpol kali ini adalah pemilihan Presiden Interpol dan beberapa anggota Komisi Eksekutif Interpol. Menurut dia, kegiatan ini dilaksanakan pada hari keempat, Rabu (21/11/2018).
“Ada dua kandidat yang direncanakan akan maju mengikuti pemilihan Presiden Interpol, yaitu Wakil Presiden Interpol saat ini berasal dari Korea Selatan dan Kepala NCB-Interpol Rusia saat ini menduduki jabatan selaku Wakil Presiden Interpol kawasan Eropa,” jelas dia.
Di samping itu, Tito diagendakan akan menggelar berbagai pertemuan bilateral antara lain dengan Menteri Dalam Negeri Uni Emirat Arab, Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat, Kepala Kepolisian Kanada, Kepala Kepolisian Ukraina, Kepala Kepolisian Hong Kong dan Kepala NCB-Interpol Rusia.
Sementara, delegasi Indonesia yang menghadiri Sidang Umum Interpol ke-87 di Dubai antara lain personel Bareskrim Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Narkotika Nasional. (Dedi/red)
