Batubara (Pewarta.co)-Honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batubara kembali menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi berbeda, Senin, (22/10/2018).
Hal itu dilakukan karena hingga saat ini belum ada penegasan dari Pemkab Batubara terkait gaji yang tidak dibayar.
Aksi cleaning servis honorer, petugas keamanan dan tenaga teknis di RSUD di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Batubara ini merupakan tindak lanjut dari aksi mogok kerja yang sebelumnya mereka gelar di RSUD setempat.
Pada aksi tersebut, para honorer didampingi sejumlah lembaga penggiat anti korupsi seperti Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Batubara (AMPERA), Gerakan Serentak (GERTAK) dan Persatuan Mahasiswa Anti Penindasan Rakyat (PEMARA) dan Forum Pemantau Pembangunan Daerah (FP2D) Kabupaten Batubara.
Dalam aksinya, pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan ‘bayar gaji kami. 10 bulan kami tak gajian, Mikiiiiiir’.
Ungkapan keluhan dan permohonan terhadap instansi terkait perihal gaji merkeka di spanduk itu dibentangkan para pengunjuk rasa.
“Di sini kami menyampaikan aspirasi agar pemangku kebijakan di daerah ini terbuka hatinya serta memahami nasib kami yang hingga 10 bulan tidak menerima gaji,” kata Azhari salah seorang honorer.
Kordinator aksi Ahmad Fatih Sultan dalam orasinya mengatakan, problematika dalam tatanan pemerintah khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten sudah sangat kompleks dan budaya korupsi sudah memasuki sendi kehidupan birokrasi.
Hal ini ditandai dengan merambahnya ‘prilaku buruk’ yang mengakibatkan rakyat menderita.
Salah satu contohnya adalah, 25 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di RSUD Batubara sudah 10 bulan tidak gajian.
Masyarakat geram karena gagalnya program dinas kesehatan.
Oleh karena itu mereka mendesak bupati Batubara untuk segera membuat kebijakan agar para honorer tidak kelaparan.
Tidak sampai di situ, desakan untuk mencopot Kadis Kesehatan Kabupaten Batubara karena dianggap gagal melaksanakan tugasnya pun bergulir.
“Copot Dewi, copot Dewi, copot Dewi,” pekik massa.
Dalam aksinya tersebut, sejumlah aktivis menyumbang 25 karung beras kepada Pemkab Batubara untuk dibagikan kepada 25 honorer yang tidak bergaji.
Selain itu para aktivis juga membawa kotak amal meminta bantuan pejabat daerah untuk menopang biaya hidup honorer sementara gaji mereka dibayar.
“Pejabat Batubara pelit,” kata pendemo setelah melihat kurangnya respon pejabat yang disuguhkan kotak amal.
Bulan Ini Gaji Dicairkan
Menyahuti massa, Asisten III Pemkab Batubara Attaruddin mengatakan bahwa perubahan judul pembayaran gaji honor sudah disetujui.
“Dan, dalam bulan ini juga sudah dapat dibayarkan,” tegasnya.
Usai di kantor Bupati, aksi puluhan massa beralih ke kantor DPRD Batubara.
Di gedung besar dan dihuni 35 anggota DPRD itu, massa hanya disambut seorang anggota dewan yakni Yahdi Khoir Harahap, MBA.
Kata Yahdi, soal gaji sifatnya urgen dan kalaupun P-APBD Batubara 2018 tidak menjadi penghalang pembayaran gaji.
“Ini bisa dicairkan berdasarkan peraturan bupati (Perbup),” tegasnya.
Di kantor DPRD, massa masih menggendong kotak amal berharap sumbangsih dari para wakil rakyat. Namun sayangnya, meski di antara massa sempat ‘menggeledah’ sejumlah ruang komisi namun anggota dewan lain tidak kelihatan batang hidungnya.
Aksi di dua tempat berlangsung damai dibawah pengamanan pihak Polres dan Satpol PP Batubara. (ril/rks)
