MEDAN (pewarta.co) – Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (HIMMAH) Sumut kembali menggelar aksi di kantor PLN Sumut, Kamis, (5/10/2017).
Dalam aksinya, mahasiswa kembali mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian pada kasus makelar listrik di Sumut dan meminta PLN Bersih alias No Pungli.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak istana untuk mendengar aspirasi mereka.
Dalam kaitan itu, pemerintah jika tidak juga menyahuti tuntutan massa, mahasiswa mengancam akan menyegel kantor PLN Sumut, Kamis, (12/10/2017) mendatang. “Selama ini aksi unjuk rasa yang kami lakukan sebagai mahasiswa tetap santun. Namun PLN tetap tidak mengindahkan tuntutan kami, maka aksi Kamis depan, kami akan menyegel kantor PLN,” ancam Razak, koordinator aksi di hadapan Eko, Kabag Humas PLN Sumut.
Razak mengatakan, pihaknya berharap PLN Bersih, No pungli dan listrik terang, sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi. “Aksi kami setiap hari Kamis ini untuk mempertanyakan penuntasan kasus dugaan korupsi dan Pungli di jajaran pegawai PLN Wilayah Sumut. Sebab, indikasi itu ditemukan dari hasil investigasi langsung oleh Tim PLN pada 18 September 2017.
Diungkapkannya, dalam hasil investigasi, disebutkan Arsyad Siregar merupakan salah satu aktor yang menyebabkan negara mengalami kerugian negara sebesar Rp662.582.000. “Selain Arsyad selaku penyedia jasa, Manager PLN Ranting Perdagangan, Sawun Waluyo, Manager PLN Area Pematangsiantar Krisantus Hendro Setiawan, dan GM Bridgestone SRE Dolok Merangir juga terlibat,” ungkap Razak.
Ditambahkan Razak, PLN wilayah Sumut sudah mengakui telah terjadi praktik pungutan liar ke masyarakat dalam kasus ini. “Sewaktu investigasi lapangan didampingi HIMMAH dan Sumatera Transparansi, Senin 18 September lalu, PLN Sumut secara tidak langsung telah membenarkan adanya indikasi kuat telah terjadi Pungli meskipun Manajer PLN Pematangsiantar tidak mengakui,” tambahnya.
Oleh sebab itu, karena tidak ada keberanian jajaran PLN Wilayah Sumut, untuk menindak lanjuti temuan ini, maka HIMMAH akan menyegel kantor PLN Wilayah Sumut Kamis pekan depan. “Kami juga mendesak GM PLN Wilayah Sumut untuk membuat surat rekomendasi ke Dirut PLN Sofyan Basir untuk memecat para pejabatnya yang terlibat dalam kasus ini, dan membuat pengaduan resmi ke kepolisian terhadap makelar kasus ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kabag Umum PLN, Eko mengatakan bahwa kasus ini sedang bergulir dan ditangani oleh PLN Pusat.
“Kita masih menunggu tindak lanjut dan hasil audit investigasi internal PLN pusat ke PLN Area Pematang Siantar dan Rayon Perdagangan kabupaten Simalungun,” katanya.
Sebelumnya, Kamis pekan lalu, HIMMAH juga menggelar unjuk rasa di kantor wilayah PLN Sumut dan Kejatisu.
Kali ini, demo yang digelar juga dengan tuntutan serupa dengan lokasi demo yang sama.
Dalam kasus ini, HIMMAH menyebutkan, pejabat PLN beserta rekanan telah melakukan pungli dengan modus 398 Pasangan Sambung Baru (PSB) dengan daya 1.300 VA. Dalam prakteknya, PSB itu menggunakan nama masing – masing karyawan.
Padahal, secara administrasi perumahan tersebut merupakan inventaris perusahaan, bukan pribadi dan PSB itu tidak memiliki Sertifikasi Laik Operasi (SLO) sesuai UU 30 dan 31 Tahun 2009.
Usai berorasi di kantor PLN wilayah Sumut, massa melanjutkan aksinya di kantor PLN Sumut.
Di kantor Kejatisu, massa membakar ban dan membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka. (red)
