Medan (pewarta.co) – Erries Julieta, Caleg (Calon Anggota Legeslatif) DPRD Sumut, dari Partai Keadilan dan Persatuan Pembangunan, berada di nomor urut 1 memiliki semboyan yang senntiasa dijadikannya sebagai motto hidup, yakni “Bukan apa yang telah diberikan kepadamu, tapi apa yang telah kau berikan pada negerimu.” Wanita yang lahir di kota Pematang Siantar 51 tahun silam ini mempunyai cita-cita memperjuangan hak-hak kaum hawa.
“Saya yakin dan percaya bahwa suara perempuan itu salah satu penentu masa depan bangsa. Karena perasaan perempuan lebih peka dibanding pria. Apalagi saat ini suara perempuan masih dianggap kaum minoritas di kalangan masyarakat. Persepsi ini yang harus kita rubah,” kata caleg Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Sumut, meliputi Kabupaten Batubara, Asahan, dan Kota Tanjung Balai.
Erris menilai, pada abad milenial ini, kaum perempuan tidak lagi bisa dianggap kaum lemah yang hanya bisa mengurusi kebutuhan rumah tangga saja. Bahkan menurut Erris, sudah saatnya kaum perempuan eksis di dunia politik dan ikut meperjuangkan hak-haknya.
“30 persen keterwakilan suara perempuan yang akan digaungkan di gedung Dewan, salah satu bentuk demokrasi bahwa saat ini persamaan gender kaum laki-laki dan perempuan sudah sejajar. Jadi tidak ada alasan kalau perempuan tidak bisa berpolitik,” ujar Erris.
Apalagi, lanjut Erris, saat blusukan ke daerah-daerah selama setahun terakhir ini ternyata banyak permasalahan hak perempuan yang masih terabaikan. Sebagai contoh Erris menjelaskan, masalah kekerasan dalam rumah tangga yang paling populer di masyarakat.
“Terutama di daerah pelosok, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terabaikan. Dalam aturan dan undang-undangnya sudah jelas bahwa KDRT mendapatkan hukuman yang berat, namun sayangnya pada implementasinya sangat berbeda. Ini disebabkan, minimnya sosialiasai terhadap kaum perempuan terutama di daerah pinggiran Sumatera Utara,” ucap wanita yang aktif diberbagai bidang sosial ini.
Bukan itu saja, Erris menilai dari sektor pekerjaan kaum perempuan juga selalu dinomor duakan. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat kaum perempuan selalu menjadi incaran para majikan untuk dijadikan asisten rumah tangga.
“Pola pikir ini yang harus kita rubah. Bahwa perempuan lebih teliti dan cekatan dibanding pria itu sudah pasti. Jadi masalahnya ada pada pendidikan. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam menempuh dunia pendikan hingga ke tingkat perguruan tinggi. Jangan lagi ada persepi pada kaum perempuan bahwa sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya ke dapur juga, jelas itu salah,” tegas Erris Julietta Napitupulu.
Satu lagi yang tak kalah penting, tutur Erris, kasus kekerasan terhadap perempuan yang setiap tahunnya meningkat. Dari data Komnas Perempuan, tambah Erris, sepanjang tahun 2018 tercatat 406.178 kasus kekerasan, sementara di tahun sebelumnya hanya 348.466 kasus.
Erris menjelaskan, sedangkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Medan mencatat sepanjang 2018 terdapat 68 kasus kekerasan terhadap perempuan yang saat ini sedang mereka tangani.
“Angka ini menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan terhadap perempuan yang belum dapat dituntaskan. Jadi ini PR kita bersama, ayo kita benahi negeri ini dengan menyuarakan hak-hak kaum perempuan. Karena perempuan juga bisa menentukan perjalanan bangsa ke depan,” pungkas Erris. (red)
