Padangsidimpuan (pewarta.co)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan gencar melakukan advokasi ke berbagai Pemerintah Daerah di Sumatera Utara guna mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah kerjanya.
“Internalisasi kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan adalah salah satu bentuk upaya pencegahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengawasan kemitraan maupun penyelarasan kebijakan pemerintah daerah,” tutur Kepala Perwakilan KPPU Medan, Ramli Simanjuntak, Selasa (7/5/2019) dalam keterangannya ketika melakukan advokasi di Kota Padangsidimpuan.
Kegiatan itu dilaksanakan di Ruang Rapat Walikota Padangsidimpuan yang dihadiri Wakil Walikota Padangsidimpuan dan seluruh OPD Pemkot Padangsidimpuan.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan KPPU Medan, Ramli Simanjuntak menyampaikan tentang tugas pokok dan kewenangan KPPU dalam mengemban amanat UU No.5 Tahun 1999.
“Dalam melaksanakan kewenangannya, KPPU mempunyai tugas pokok Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajian proses pembentukan Peraturan, Evaluasi Kebijakan, atau Rekomendasi diberlakukannya Kebijakan,” tukasnya.
Disamping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Ramli Simanjuntak menegaskan, KPPU berwenang melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha maupun dari hasil temuan setelah dilakukannya penelitian.
Disebutkannya, persaingan usaha sehat itu dalam banyak hal, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, maupun penyalah gunaan posisi dominan.
“Dalam konteks pemerintahan salah satunya adalah persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa yang di lakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Untuk itu, dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, pokja di Lingkungan Pemko Padangsidimpuan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah pada Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, mengingat hampir sebagian besar penanganan Perkara di KPPU berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Padangsidimpuan, Arwin Siregar menyatakan Pemko Padangsidimpuan mendukung penuh tugas, fungsi dan kewenangan KPPU dalam dalam menjalankan amanat UU No. 5 /1999.
“Diharapkan KPPU dapat memberikan asistensi dan konsultasi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemko Padangsidimpuan agar tidak menyalahi aturan,” pintanya.
Selain itu, dia juga berharap melalui advokasi ini KPPU dan Pemko Padangsidimpuan dapat saling bersinergi khususnya dalam melakukan penyelarasan kebijakan sehingga tidak bersinggungan dengan UU No. 5/1999.
Pemko Padangsidimpuan, kata dia, memberikan apresiasi kepada KPPU atas langkah preventif yang dilakukannya.
Menurutnya, internalisasi adalah salah satu langkah tepat yang dilakukan KPPU kepada Pemko Padangsidimpuan.
Menurutnya Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemko Padangsidempuan masih banyak yang kurang memahami UU No.5 Tahun 1999 maupun tugas dan wewenang KPPU. Untuk itu melalui kegiatan ini, Arwin Siregar ini menghimbau kepada seluruh jajarannya, informasi dan pemahaman terkait Peran KPPU dan UU No.5 Tahun 1999 dapat lebih dipahami secara mendalam.
Menurutnya, hal ini penting sebagai upaya pencegahan agar tidak ada pelanggaran persaingan usaha khususnya terkait dengan proses pengadaan barang/jasa. (gusti/red)
