Sipirok (Pewarta.co) – “Kami menduga Dirut RSUD Sipirok sudah memotong honor THL ratusan ribu setiap bulannya. Pengangkatan tenaga kerja sukarela (TKS) tidak memiliki dasar hukum.”
Ucapan ini terdengar dari Aliansi Mahasiswa Pejuang Rakyat (Ampera) saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Kota Sipirok, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (9/9/2019). Ampera meminta agar Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu mencopot Direktur RSUD Sipirok karena pengunjuk rasa menduga Direktur RSUD Sipirok, Tapanuli Selatan telah memotong uang honor tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di rumah sakit yang dikelola Pemkab Tapsel itu.
Koordinator Aksi, Raynaldi Dongoran dalam orasinya mengungkapkan, pengangkatan tenaga kerja sukarela (TKS) tidak memiliki dasar hukum juga menduga Dirut RSUD Sipirok sudah memotong honor THL ratusan ribu setiap bulannya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemotongan honor diduga hanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan pengambil kesepakatan. Dia menambahkan, dalam pengangkatan TKS diduga sarat dengan akan KKN.
“Kami menduga bahwa, dirut rumah sakit menerima gratifikasi untuk diperuntukkan kepada TKS,” tandasnya
Para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa nyaris bentrok dengan petugas kepolisian dan Satpol PP. Sebab mereka mengelar demo di badan jalan nasional di kawasan pertapakan kantor Bupati Tapsel.
Hingga pukul 12.30 WIB, baik para pengunjuk rasa masih bertahan di depan gerbang pintu masuk kantor bupati. Anehnya, dalam unjuk rasa itu, puluhan pegawai berseragam dinas yang diduga dari RSUD Sipirok berkumpul di depan kantor Bupati Tapsel. (Rts/red)
