Batubara (Pewarta.co) – Hari ketiga bertugas Bupati Batubara Ir H Zahir MAP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Batubara, Sabtu (29/12/2018).
Bupati kelahiran Desa Air Hitam, Kecamatan Lima Puluh itu datang dibonceng dengan mengenderai sepeda motor bak sewa ojek. Disana Bupati menemukan ganjalan tentang persyaratan kelulusan akreditasi RSUD Batubara yang dibangun 10 tahun silam.
Meski tim akreditasi program khusus (progrus) Kemnkes RI telah melakukan survey dalam upaya akreditas RSUD Batubara tahun ini, namun hal itu belum menggaransi rumah sakit tersebut lulus akreditasi. Masalahnya adalah masih terganjalnya Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah (IPAL).
Ganjalan itu disebutkan tim akreditasi RSUD Batubara H Makiani dihadapan Bupati Zahir, Kadis Kesehatan Kabupaten Batubara Dr Dewi Chaylati, Plt Direktur RSUD Dr Juri Freza serta staf RSUD.
Dikatakan Makiani, semua RSUD harus terakreditasi, jika tidak maka tidak bisa membuat MoU dengan BPJS.
Memang lanjut dia, dari survey di RSUD Batubara semangat managemen RSUD sudah cukup besar. Hanya saja untuk kelengkapannya masih terganjal IPAL.
Menurut Makiani hal itu dapat terpenuhi jika Bupati Batubara mau menandatangani izin.
Sementara Bupati Batubara Ir H Zahir MAP meminta Dinkes da RSUD harus membangun komunikasi. Sebab ia khawatir akibat tidak singkronnya komunikasi akan berdampak RSUD tidak terakreditasi.
“RSUD ini harus baik dan berkarakter, pejabatnya juga harus baik. Pemkab Batubara mendukung penuh upaya akreditasi agar masyarakat tidak lagi berobat ke RS diluar daerah”, ujar Bupati.
Terkait izin IPAL, Zahir meminta Dinkes dan pihak RSUD melengkapi persyaratan yang tidak menabrak peraturan.
“Siapkan persyaratannya sesuai aturan, dan jika sudah beres besok juga akan saya teken, tegas Zahir.
Anggarkan Dana Rp 500 Juta Lebih
Selain pengadaan berbagai peralatan RSUD yang diperkirakan menghabiskan dana ratusan juta rupiah, dipenghujung tahun 2018 pihak RSUD Batubara juga menggenjot kegiatan yang diantaranya program khusus (progsus) akreditasi.
Untuk progsus itu, lebih dari Rp 500 dana dianggarkan, namun tidak semua terpakai.
Kasubbag Tata Usaha (TU) RSUD Batubara Hendri Sihite, menjawab wartawan, Jum’at (28/12/2018), di kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Batubara tidak menampik bahwa dana yang dianggarkan pihak RSUD untuk akreditasi senilai Rp 500 juta lebih.
Hanya saja kata dia, dana tersebut tidak semua terpakai. Hendri juga tidak menginci berapa dana yang digunakan untuk kebutuhan akreditasi.
Terkait akreditasi yang berhubungan dengan UKL-UPL dan kondisi limbah RSUD yang sejak dulu kerap menjadi sorotan berbagai pihak, menurut Hendri hal itu tidak menjadi masalah sepanjang Bupati mau menandatangani surat perbaikan UKL-UPL.
“Nggak masalah itu, asalkan bupati mau meneken izin perbaikan”, sebutnya.
Pantauan wartawan, sejak beberapa hari terakhir menjelang kedatangan tim akreditasi, aktivitas di RSUD Batubara tampak sibuk melakukan persiapan.
Para tenaga honorer dikerahkan melakukan gotong-royong serta kegiatan lainnya. Bahkan saat-saat libur dinas, para tenaga honorer juga ‘diwajibkan’ hadir tanpa penambahan honor.
“Capek kali, datang pagi pulang malam tanpa ada tambahan honor. Kalau sering-sering begini bisa ‘mendomom ne badan’, keluh salah seorang tenaga honorer RSUD.
Pasien Nihil
Besarnya sarana RSUD ternyata tidak menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Terlihat, ruang rawat inap dua tingkat RSUD itu tanpa pasien. Itu mengisyaratkan bahwa RSUD semakin tidak diminati masyarakat.
Patut diduga itu akibat pelayanan yang tidak maksimal termasuk kehadiran dokter spesialis serta persedian obat-obatan di RSUD juga tergolong minim.
Bahkan informasinya, pasien yang datang berobat acap dirujuk ke RS lain karena keterbatasan obat-obatan.
Masyarakat berharap sebagai pucuk pemerintahan di Kabupaten Batubara yang baru Ir H Zahir dapat melakukan evaluasi managemen RSUD demi perbaikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Batubara. (red)
