oleh

DPRD Medan Sorot UN ‘Tanpa’ Pendidikan Agama

Medan (Pewarta.co) – Pihak Komisi B DPRD Kota Medan mempertanyakan adanya informasi tidak tercantumnya Pendidikan Agama sebagai pelajaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2019 yang akan digelar April mendatang. Informasi ini berasal dari pengaduan orang tua murid.

Karenanya, anggota Komisi B DPRD Medan H.Jumadi S.Pd.I berencana meminta penjelasan Pemko Medan terkait masalah tersebut.

Loading...

“Banyak wali murid yang melaporkan informasi soal Pendidikan Agama tidak lagi menjadi mata pelajaran yang diujikan,” jelas Jumadi kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Selasa (26/2/19).

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini mengungkapkan, dari penelusuran berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) yang ditandatangani langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Drs. H.Marasutan, M.Pd pada Februari 2019 tidak tercantum Pendidikan Agama masuk dalam mata pelajaran yang diujikan.

“Kita sudah cek di juklak yang kita terima, UN 2019 tingkat SLTP tidak menyertakan pendidikan agama, berbeda dengan pelaksanaan UN tahun 2018 lalu,” tuturnya.

Dijelaskan Jumadi, dalam juklak pada poin II tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), tentang kisi-kisi USBN disebutkan, naskah soal USBN terdiri atas Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan IPS. Kemudian dalam point selanjutnya disebutkan, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, soal disusun oleh Kemenag dan ujian dilaksanakan secara nasional serentak yang waktu penyelenggaraannya ditentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

“Dalam juklak Disdik Medan tersebut Pendidikan Agama tidak dijadwalkan dengan jelas. Berbeda dengan 2018, petunjuknya sangat jelas sekali soal pelaksanaan UN ini dimana pelaksanaan UN untuk Pendidikan Agama ditentukan tanggalnya,” jelas Jumadi.

Terkait dengan persoalan ini, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Pemko Medan agar tidak terjadi keresahan di masyarakat.

“Waktu penyelenggaraan UN efektif tinggal sebulan lagi. Kita ingin Pemko Medan memberikan kejelasan,” jelasnya.

Terkait dengan persoalan ini, Jumadi mengaku belum menemukan hal serupa di kabupaten/kota lain. “Kalau di kota lain kita belum dapat informasi. Tapi informasi terkait hal ini akan terus kita perbaharui,” tandasnya. (Dik/red)

Facebook Comments
Loading...