oleh

Zulkifli Lubis Minta PKH Warga Karang Berombak Ditambah

-Nasional-159 views
Medan (pewarta.co) – Anggota DPRD Kota Medan, Zulkifli Lubis menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 05 Tahun 2015 tentang “Penanggulangan Kemiskinan” di depan Kantor Lurah Karang Berombak Jalan Karya Dalam Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (23/2/2019). Sosialisasi ini digelar sebagai bentuk perhatian kepada warga miskin di Kota Medan.
Dalam sosialisasi yang dihadiri aparatur pemerintahan setempat dan dua ratusan masyarakat tersebut terungkap bahwa masih ada warga miskin di kelurahan ini yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Kepada Zulkifli Lubis salah seorang warga yang hadir mempertanyakan program PKH yang belum diperoleh semua warga yang berhak di kelurahan itu. Warga ini juga berharap agar program bantuan pemerintah tersebut dapat membiayai pendidikan anak sampai di bangku kuliah. “Masih ada warga yang belum memperoleh PKH, pak,” ungkap warga.
Menjawab ini, Zulkifli mengatakan PKH bukan program Pemko Medan melainkan program dari pemerintah pusat. Tapi dapat diajukan penambahannya untuk warga Karang Berombak yang belum mendapatkannya. Karenanya, dia meminta agar pemerintah dapat mendata kembali dan menambah jumlah penerima PKH untuk Kelurahan Karang Berombak.
“Karena ini program pemerintah pusat kita hanya bisa mengajukan ke pihak terkait. Saya akan membantu masalah ini dengan mempertanyakannya ke koordinator PKH Kota Medan, agar seluruh warga Karang Berombak yang berhak mendapatkan PKH dapat memperolehnya,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kota Medan ini.
Sebelumnya dalam acara sosialisasi perda ini, dijelaskan Perda Penanggulangan Kemiskinan ini dibuat agar Pemko Medan dapat mengelola warga miskin di kota ini. Dalam perda yang terdiri dari 12 bab dan 29 pasal ini disebutkan bahwa yang termasuk orang miskin adalah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar. Karenanya dalam perda ini diatur program pemberian bantuan kepada warga miskin, yakni bantuan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan kebutuhan lainnya.
Seperti hak warga miskin mendapatkan bantuan program pendidikan, bantuan modal usaha, peningkatan keterampilan agar ada peningkatan ekonomi dan keterampilan serta bantuan perlindungan rasa aman yang bertujuan agar masyarakat merasa aman dalam berkegiatan di Kota Medan. Selain itu, di 2019 ini Pemko Medan kembali menyediakan anggaran Rp 21 miliar untuk pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini juga menjadi hak warga miskin. “Jadi manfaatkanlah program ini untuk kesehatan masyarakat,” jelas Zulkifli yang kembali maju pada Pileg 2019 dari Dapil I Kota Medan (Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah).
Dalam perda ini juga disebutkan beberapa kategori warga miskin yakni miskin secara alamiah atau dari lahir, miskin secara struktur akibat kondisi perekonomian dan miskin karena budaya seperti gepeng yang disebabkan malas berusaha/bekerja.
Diterangkan juga, tugas pengelolaan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah melainkan juga tugas masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. “Karenanya perda kemiskinan ini disosialisasikan agar masyarakat tahu dan memahaminya,” terang anggota dewan yang duduk di Komisi C DPRD Kota Medan itu.
Perda ini juga dibuat untuk mengetahui jumlah orang miskin agar dapat diperkirakan besaran anggarannya untuk mengelola warga miskin. Selain itu, dengan perda ini diharapkan ada sinergi program antara pemerintah daerah dan pusat. (Dik/red)
Facebook Comments
Loading...