Medan (Pewarta.co) – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B menegaskan para Tenaga Kerja Asing (TKA) harus mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Alasannya, perda tersebut mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan TKA di Kota Medan.
Hal ini dikatakan Wong Chun Sen pada acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan ke VIII mengenai Perda Retribusi Perpanjangan IMTA yang digelar di Jalan Seser, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (13/4/19).
“Orang asing yang ingin bekerja di Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan di dalam perda ini, termasuk masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perpanjangan IMTA,” kata Wong dihadapan perwakilan dari Kelurahan Sidorejo Hilir dan ratusan masyarakat yang menghadiri acara tersebut.
“Retribusi ini nantinya dipergunakan pemerintah untuk membiayai program bantuan kepada warga Kota Medan seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jadi, orang asing yang bekerja di Indonesia harus membayar pengurusan IMTA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang termasuk kategori TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah daerah,” katanya.
Pada BAB VI Pasal 8 perda ini diatur struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sudah titetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar US) per orang setiap bulannya.
“Jadi, kalau dia nginap di Indonesia selama satu tahun, tarif retribusinya sebesar USD 1200 (seribu dua ratus dollar US) per orangnya. Bayangkan kalau orang asingnya ada 50 (lima puluh) ribu orang, berapa miliar yang kita dapat. Pendapatan-pendapatan inilah yang perlu kita ketahui warga,” terang Caleg PDI Perjuangan untuk DPRD Kota Medan Periode 2019-2024 dari Dapil III meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur ini.
Dijelaskannya juga, banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang berdiri harus diketahui izin tinggal warga negara asing yang bekerja di Indonesia.
“Harus diketahui masalah izin. Sebab, bila mereka tidak memiliki izin masuk, maka negara kita telah dirugikan, retribusinya dimana dan pekerjaan mereka apa kita juga harus tahu,” sebut Wong.
Namun begitu, lanjut anggota dewan Komisi B DPRD Medan ini, pada KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012, disebutkan para TKA tidak boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Dengan mengacu kepada ; Pasal 46 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing; peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ada 19 jabatan yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing, di antaranya jabatan Direktur Personalia, Manajer, Supervisor dan beberapa jabatan lainnya.
Sayangnya, acara sosialisasi ini tidak dihadiri pihak SKPD terkait seperti Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Padahal, dinas tersebut sebelumnya telah diundang. (Dik/red)
