Medan (Pewarta.co) – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Edward Hutabarat mengatakan seluruh pihak harus mencegah terjadinya perdagangan orang. Karena, perdagangan orang termasuk kategori tindak kejahatan yang harus diberantas.
Hal ini dikatakan Edward saat menggelar Sosialisasi Perda tahap ke VII mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Senin (1/4/19) di halaman Kantor Lurah Dwikora, Jalan Setia Luhur, Kecamatan Medan Helvetia. Acara ini dihadiri aparatur pemerintah setempat dan ratusan masyarakat Kelurahan Dwikora.
Guna mengantisipasi terjadinya perdagangan orang, lanjut Edward, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan perda yang mengatur masalah tersebut.
“Tujuan perda ini adalah untuk memberikan pencegahan terhadap korban perdagangan orang. Untuk itu pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak kejahatan ini seperti yang tertulis dalam Bab III Pasal 4;ayat 1 dan 2 dan Pasal 5;ayat 1 dan 2 tentang pencegahan preemtif dan pencegahan preventif yang tertuang pada Pasal 6 ayat 1,2,3 dan 4,” sebut anggota dewan dari Dapil III ini.
Sambung Edward lagi, pada Bab IV Pasal 7 disebutkan, pemerintah daerah wajib melaksanakan penampungan dan pendampingan, penjemputan korban perdagangan orang yang berasal dari daerah, koordinasi dengan instansi lain atau pihak-pihak lain yang terkait dalam rangak proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya, dan lain sebagainya.
“Pada Bab V, juga diatur kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggungjawab terhadap pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang, reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi atau pendidikan terhadap korban perdangangan orang atau keluarga. (ayat 1 dan 2),” lanjut Edward.
Ditambahkan dewan yang duduk di Komisi B DPRD Kota Medan ini lagi, jika seseorang mendapatkan lowongan pekerjaan di perusahaan asing di luar negeri, hendaklah terlebih dahulu dilengkapi semua adminitrasi kependudukannya, untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan ketika bekerja di luar negeri. Sebab, saat ini banyak sekali terjadi perdagangan manusia dengan modus penyaluran tenaga kerja.
“Jadi harus selektif dan jangan gampang terpengaruh dengan iming-iming, sebelum mencek atau mencari tahu profil perusahaan tersebut,” jelasnya.
Pada Bab VIII ada hak dan kewajiban masyarakat yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 yakni, setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki hak untuk mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak, mendapatkan perlakuan wajar, dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang, pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (Dik/red)
