Medan (Pewarta.co) – Disinyalir banyak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Medan, pihak DPRD Kota Medan akan membentuk panitia khusus (Pansus) Pemilu 2019. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Medan dengan KPU dan Bawaslu Medan, Rabu (24/4/19) di DPRD Medan.
Henry Jhon mengungkapkan, di dapil Sumut 1 Medan B untuk DPRD Sumut terdiri dari Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Barat, Medan Petisah dan Medan Helvetia disinyalir seluruh Camat di dapil tersebut diperintahkan atasannya untuk menyumbangkan 1.000 suara per kecamatan dengan imbalan Rp 50 juta per Camat.
“Kami mendapat informasi dari orang-orang yang bisa dipertanggungung jawabkan. Wali Kota, Wakil Wali Kota saya telepon tidak mengangkat, di WA juga tidak membalas,” kata Henry Jhon dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A Sabar Syamsurya Sitepu S.Kom didampingi Zulkarnain Nasution dan Andi Lumban Gaol dan dihadiri Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik dan jajarannya serta Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap dan jajarannya.
Selain itu, kata dia, kertas suara di beberapa TPS tertukar, seharusnya untuk pemilih di Dapil Medan A tapi berada di Dapil Medan B. Petugas TPS mengatakan agar pemilih mencoblos partainya saja, padahal itu tidak ada dalam peraturan pemilu sehingga merugaikan Caleg.
Pada proses rekapitulasi di Kecamatan Helvetia, masyarakat umum tidak diperbolehkan ikut memantau. Yang diperbolehkan hanya saksi, padahal pemilu harus jujur dan adil (jurdil). Selain itu, ada intervensi dari Kapolsek Helvetia yang melarang orang masuk memantau rekapitulasi.
Kecurangan lainnya, lanjut Henry Jhon, di sejumlah TPS suara di C1 plano berbeda dengan di C1. “Diduga, ketika memindahkan dari plano ke C1, dilakukan pergantian angka,” ucapnya sambil menyerahkan bukti. Andi Lumban gaol juga menyerahkan bukti.
Sabar Sitepu mengungkapkan, money politic sepertinya bukan rahasia umum lagi. Namun banyaknya petugas panwas yang direkrut tapi kecurangan itu tidak ada yang mengungkap. “Seharusnya sudah banyak OTT, itulah yang kami harapkan dari banyaknya Panwas Kecamatan yang direkrut,” terangnya.
Dengan banyaknya dugaan kecurangan tersebut, Henry Jhon mengungkapkan bahwa DPRD Medan akan membentuk pansus Pemilu 2019. Pansus akan bekerja meneliti dugaan kecurangan pemilu di Medan dan hasilnya akan diserahkan ke KPU, Bawaslu medan, Pusat dan DKPP. “Tidak menutup kemungkinan akan masuk ke ranah hukum, karena ini kami anggap sebagai kejahatan pemilu,” tegasnya.
Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik dan Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap mengatakan, pihaknya sudah memanggil sejumlah Camat yang diduga membantu memenangkan salah satu Caleg DPRDSU di Dapil Sumut I Medan B. Namun ada yang tidak mau hadir dipanggil dengan alasan harus ada izin Wali Kota sebagai atasannya.
Namun dari hasil pemanggilan tersebut mereka membantah tuduhan tersebut. Menurut mereka, memang sangat sulit menentukan berbagai jenis money politic seperti serangan fajar. Tapi pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, di beberapa tempat ada sejumlah orang kena OTT.
Terkait tertutupnya rekapitulasi, Agussyah maupun Payung Harahap membantah. Menurut mereka rekapitulasi di kecamatan terbuka untuk umum dan pihak Kepolisian tidak boleh melakukan intervensi, karena mereka adalah pengamanan.
“Mengenai adanya surat suarah yang tertukar, pihak kami meminta agar pemilih bersabar menunggu surat suara pengganti. Tapi ada pemilih yang sudah melakukan pencoblosan, sehingga yang tercoblos untuk partai. Mengenai adanya C1 plano tidak sesuai dengan C1, kami akan cek kembali,” tuturnya. (Dik/red)
