Medan (Pewarta.co) – Masyarakat yang bermukim di Kelurahan Sei Sikambing D khususnya di Jalan Sei Siguti diresahkan dengan banyaknya pekerja seks komersial (PSK) yang berkeliaran di jalan. Warga memohon adanya tindakan tegas dari aparatur berwewenang untuk mengatasi masalah sosial ini.
Hal ini terungkap dalam pelaksanaan Reses I Tahun 2019 Masa Sidang I Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Renville P Napitupulu ST yang dilaksanakan di Jalan Sei Bakapuran Kel Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (21/12/19) yang dihadiri Perwakilan Dinas Kesehatan, Perwakilan Dinas Perikanan dan Pertanian, Perwakilan BPJS Kesehatan, Perwakilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Sekretaris Camat Medan Petisah serta 300-an warga undangan.
Pdt Nike Saragih warga Jalan Sei Siguti mengungkapkan di lingkungan tempat tinggalnya banyak wanita menjajakan diri, hal ini berlangsung setiap tahun namun tidak ada tindak lanjut. “Kami mohon ada kerjasama aparatur pemerintahan, karena ada informasi ada kepling yang menerima keuntungan dari masalah ini,” ungkapnya.
Begitu juga dikatakan Sibuea warga Lingkungan II yang menyebutkan
masalah PSK yang kerap terlihat di sekitar Sei Babalan hingga Sei Wampu. Menurutnya, warga sudah pernah menyurati masalah ini ke aparatur pemerintah setempat, namun belum ditanggapi. “Warga resah terutama yang memiliki anak perempuan, dan kita sudah surati pihak berwewenang, namun hingga kini surat kami belum ditanggapi,” terangnya.
Menanggapi aspirasi warga ini, anggota DPRD Kota Medan Renville P Napitupulu mengakui selama ini masalah PSK memang sudah menjadi penyakit di daerah ini. “Saya pernah menindaklanjuti ini dengan aparat setempat, dan penyakit ini sempat hilang, namun sekarang muncul lagi. Ini ranah pihak Dinas Sosial untuk mengatasinya, nanti saya langsung koordinasi dengan kadisnya. Aparatur kelurahan juga harus segera mengatasinya, jangan hanya basa-basi saja. Pak camat pernah mengajak saya mengatasinya, jadi mohon pihak aparatur pemerintahan segera menangani masalah ini, dan saya akan kerjasama dengan Dinsos dan Sat Pol PP. Intinya, saya akan tetap kejar ini,” tegas Renville
Sedangkan Sekcam Medan Petisah meminta kepada aparatur pemerintahan mulai dari Lurah hingga Kepling untuk mengawasi wilayahnya masing-masing dan mengantisipasi masalah penyakit sosial ini.
Dalam reses ini juga mencuat permasalahan pengaspalan jalan, masalah sampah, pengurusan BPJS PBI dan persoalan lampu jalan (LPJU).
Budiman Saragih warga Lingkungan VI menyebut adanya penggalian parit di lingkungannya, namun juga dibutuhkan pengaspalan jalan yang kondisinya sudah jelek. “Saya sudah hubungi aparatur berwewenang namun belum ditanggapi” katanya.
Menanggapi ini, Renville mengatakan
Memang harus dilakukan penggalian parit dulu baru pengaspalan jalan. “Saya akan kawal ini hingga tuntas. Mungkin bisa dari dana kelurahan atau dari APBD, jadi tugas kita sebagai dewan harus fokus mengawal ini agar terealisasi dan tidak jadi silpa. Saya juga berharap masyarakat untuk bersama-sama mengawasi guna kepentingan kita bersama,” tandas anggota dewan di Komisi VI ini.
Sedangkan Kepling IV D Pangaribuan mengungkapkan warganya masih kebingungan mengurus masalah BPJS PBI dan persoalan sampah yang jarang diangkut sehingga warga sering mengadu kepadanya. “Mungkin bisa dilakukan program pengelolaan sampah,” keluhnya.
Perwakilan BPJS Kesehatan mengatakan untuk mengurus BPJS PBI cukup datang ke Dinsos membawa SKTM, KK dan KTP yang nantinya dinsos akan menyerahkan ke pihak BPJS.
Sementara Perwakilan Dinsos Dedi Irwanto Pardede yang juga Koordinator Kota PKH menjelaskan,
saat ini Pemko Medan tidak memberlakukan SKTM lagi, namun Dinsos hanya bersifat memberikan rekomendasi. “Jadi saat ini hanya menggunakan data penerima bansos, yang masuk di data ini lah yang menerima program-program bantuan pemerintah termasuk KIS, KIP, BPJS PBI dan PKH. Khusus BPJS PBi juga tergantung kuota, apabila masih mencukupi kuotanya maka akan dilihat warga yang termasuk penerima bansos itu dimasukan jadi peserta BPJS PBI. Hal ini untuk memastikan warga tersebut memang berhak menerima bantuan,” terangnya.
Renville menambahkan, saat ini Pemko Medan tengah fokus menangani persoalan sampah. Namun begitu masyarakat juga harus bekerja sama mengatasi masalah sampah ini, kita harus bergotong royong mengatasinya. “Seperti beberapa hari lalu kita lakukan gotong royong mengatasi sampah. Saya harap kerjasama masyarakat untuk mengatasi masalah sampah ini. Saya juga sudah koordinasi dengan Kadis DKP untuk membuat bank sampah di daerah ini,” bebernya. (Dik/red)
