Medan (Pewarta.co) – Komisi A DPRD Kota Medan mempertanyakan masalah seputar pemilih yang akan ikut memilih pada Pemilu 17 April 2019 mendatang. Pasalnya, dinilai masih ada kerancuan terkait mekanisme pemilih menggunakan hak suaranya, termasuk yang tidak mendapatkan undangan memilih (C-6).
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A dengan pihak KPU dan Bawaslu Kota Medan yang berlangsung di ruang rapat kerja Komisi A DPRD Medan, Senin (8/4/19).
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu dan juga dihadiri Ketua DPRD Medan, Henry Jon Hutagalung, serta anggota Komisi A DPRD Medan, diantaranya Andi Lumban Gaol, Roby Barus, Proklamasi Naibaho dan Heri Zulkarnain serta komisioner KPU dan Bawaslu Medan.
Pada pertemuan itu, Hery Zulkarnain dan Andi Lumban Gaol mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi dan implementasi pelaksanaan di lapangan terutama bagi para pemilih yang tidak mempunyai C-6 tapi mempunyai KTP-E. “Apakah mereka bisa menggunakan hak suaranya untuk memilih. Lalu bagaimana dengan pemilih yang bekerja atau sekolahnya di luar kota, apakah mereka bisa menggunakan hak suaranya?,” tanya kedua wakil rakyat tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Medan, Agusyah Damanik mengatakan ada Keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang memperpanjang masa pendaftaran pemilih tambahan di Pemilu 2019 hingga H-7.
Sementara itu, bagi pemilih pindah memilih yang merupakan mahasiswa daerah akan tetapi mau nyoblos di kampusnya belum diatur spesifik di putusan MK. Namun mahasiswa yang kuliah di daerah sebagai dari menjalankan tugas dimungkinkan dapat mengurus pindah memilih.
Di akhir pertemuan, Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu meminta agar permasalahan pemilihan sudah selesai sebelum hari H Pemilu 2019. (Dik/red)
