Jakarta (Pewarta.co)-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) merupakan momentum.
Momentum dimaksud antara lain untuk meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara.
Hal itu disampaikan Cahyo Kumolo, yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat menghadiri Rakor Tasbara Tahun 2019 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Rakor tersebut diharapkan menjadi sarana koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan Rahun 2018, sekaligus penajaman program prioritas pengelolaan perbatasan negara Tahun 2019.
“Rapat Koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS) antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta stakeholder lainnya,” tegas Tjahjo.
Lebih lanjut dijelaskannya, BNPP sendiri bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Selain itu, di Tahun 2019 BNPP akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perbatasan untuk pembangunan 11 daerah perbatasan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
“Gubernur dan bupati/wali kota di 5 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan NTT yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di tahun 2019 agar memberikan dukungan antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” ujar Tjahjo.
Kesebelas PLBN yang akan dibangun antara lain PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT, Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua dan PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
Tercatat, BNPP pada Tahun 2018 mendulang berbagai keberhasilan diantaranya keberhasilan Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara yaitu, Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia, Penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan Pilar RI- RDTL dan pilar RI-PNG, Pembangunan jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) RI-Malaysia, Pembangunan sarana dan prasarana Hankam, serta Pembangunan Infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara.
Sedangkan di bidang Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur kawasan perbatasan, BNPP telah berhasil mengkoordinasikan capaian berupa penyelesaian regulasi tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, telekomunikasi, pembangunan perekonomian, konektivitas, sarana dan prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan penguatan kelembagaan di kawasan perbatasan negara, serta penataan administrasi kependudukan dan bantuan sosial masyarakat. (ril/red)
