Jakarta (pewarta.co) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional Ahli Utama lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Selasa, (18/08/2020) di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri.
Dalam sambutannya, Mendagri mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik untuk terus melakukan introspeksi dan perbaikan dalam pelayanan, baik kepada masyarakat secara langsung maupun kepada pemerintah daerah, termasuk desa.
“Oleh karena itu kita sikap melayani ini diutamakan, dan mengikis mentalitas sebagai Ambtenaar,” kata Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri meminta agar dalam memberikan pelayanan terhadap Pemerintah Daerah, para ASN di Kemendagri dan BNPP untuk tidak mempersulit hal-hal yang sebenarnya mudah. Justru, sebaliknya Mendagri berharap urusan-urusan sulit yang berkaitan dengan Pemda agar dibantu untuk dipermudah, sepanjang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, menurut Mendagri, hal itu akan berdampak terhadap citra Kemendagri.
“Citra Kemendagri di mata bukan hanya masyarakat, tapi di mata Pemerintahan Daerah. Mereka akan respek kepada kita kalau kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan profesional dan baik,” tandas Mendagri.
Untuk itu, Mendagri kembali mengingatkan terkait visi Presiden yang menyangkut reformasi birokrasi. Mendagri menambahkan, birokrasi merupakan bagian penting dalam hal administrasi dan organisasi, namun jangan sampai birokrasi justru menghambat dan membuat hal mudah menjadi sulit. Karenanya sesuai arahan Presiden, Mendagri meminta agar reformasi yang tengah dikerjakan betul-betul berorientasi kepada birokrasi yang lebih fleksibel, cepat, dan memiliki terobosan. “Jadi Presiden mengingatkan agar birokrasi lebih fleksibel, cepat. Di Kemendagri sama, kita melakukan pelayanan yang langsung jelas,” tegas Mendagri.
Dalam pelantikan kali ini, juga ikut dilantik Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri yang baru. Adalah Benni Irwan yang dipercaya mengisi kursi yang ditinggalkan Bahtiar. Sebelumnya Benni merupakan Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa. (Dedi/rel)
