Medan (Pewarta.co) – Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) telah mulai melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Rapat tersebut dilaksanakan selama 4 hari mulai 6 – 9 Mei 2019 di Hotel JW Marriot Jalan Putri Hijau Medan.
Dalam rapat pleno tersebut dibagi 2 Panel yakni Panel 1 meliputi Medan A, Medan B, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Simalungun, Pematang Siantar, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Langkat dan Binjai.
Kemudian, Panel 2 meliputi daerah Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Taoanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Padang Sidemouan, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir dan Sibolga.
Saat membuka rapat pleno, Ketua KPU Sumut Yulhasni mengatakan dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut, sudah 19 Kabupaten/Kota yang menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara. Namun baru 15 Kabupaten/Kota yang menyerahkan ke KPU Sumut.
Menurut Yulhasni, hingga kini masih ada beberapa kabupaten kota yang belum menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara, diantaranya Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Nias Selatan. Hal itu karena adanya penghitungan suara ulang di tingkat PPK atas permintaan saksi.
“Kendalanya proses rekap di Kecamatan dilakukan dengan membuka kotak suara dan menghitung surat suara kembali. Jadi rekap di PPK seperti di TPS, makanya kewalahan beberapa daerah seperti Medan dan Deli Serdang. Saksi meminta dibuka surat suara, itu yang buat lama karena menghitung kembali karena ada yang tidak sesuai antara C1 plano dengan C1 hologram,” kata Yulhasni.
Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh tujuh orang anggota KPU Provinsi Sumut, Badan Pengawas Pemilu, tim pemenangan Capres Cawapres, saksi calon Anggota DPD Dapil Sumut, saksi partai politik peserta Pemilu, lembaga pemantau Pemilu, serta unsur FKPD Provinsi Sumut.
Rapat tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI – Polri. (Dik/red)