Tapsel (Pewarta.co)-Komisi VII DPR RI menyatakan segera membahas laporan soal PT Agincourt Resources (AR) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
“Kita akan segera membahas permasalahan di tingkat komisi terkait adanya laporan ini dan diharapkan laporannya disertai data pendukung dan kelengkapan lainnya,” ujar Eddy Soeparno pimpinan Komisi VII DPR RI setelah menerima laporan pengaduan Fraksi PAN DPRD Tapanuli Selatan seputar kegagalan PT Agincourt Resources di Tapsel, Minggu (12/2/2023).
Sebgaimana diketahui sebelumnya, Fraksi PAN DPRD Tapsel dipimpin, Borkat, Wakil Ketua DPRD Sawal Pane yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN dan Ketua Komisi C serta anggota fraksi, Mahmud Lubis telah melaporkan kegiatan PT AR di Tapsel ke Komisi VII DPR RI.
Mahmud Lubis menyebutkan, hal-hal yang dilaporkan antara lain berkaitan dengan 12 tahun lebih perjalanan lingkar tambang, hingga saat ini masih belum mampu melahirkan perubahan, terkait dengan kesejahteraan masyarakat di lingkar tambang.
Kepada Eddy Soeparno, Fraksi PAN DPRD Tapsel menyimpulkan, rata-rata atau hampir semua program pemberdayaan ekonomi masyarakat PT AR di lingkar tambang, mengalami kegagalan.
Fraksi PAN juga menilai, PT AR tidak terbuka ke publik, baik ke tokoh masyarakat maupun pemerintahan tingkat desa dan kelurahan, terkait dengan program dan pagu anggaran CSR untuk setiap tahunnya.
“Sehingga terkesan dalam pelaksanaannya, pihak PT AR melakukan secara sepihak, alias kurang memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Mahmud.
Begitu juga terkait dengan penerimaan tenaga kerja, pihak PT AR sangat tertutup.
Tak heran jika penduduk asli lingkar tambang sangat minim yang diterima menjadi tenaga kerja di PT AR.
Program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hampir dapat disimpulkan tidak ada, sehingga angka kemiskian tidak ada penurunan yang dihasilkan oleh program PT AR.
Program pembinaan dan peningkatan kualitas pendidkan dan sosial keagamaan hampir tidak dapat dirasakan masyarakat lingkar tambang.
Kemudian, dalam hal penetapan bantuan beasiswa pendidikan masyarakat lingkar tambang juga sangat dirugikan.
“Program pembangunan fisik PT AR banyak mengalami kegagalan dan sebahagian lagi berkualitas rendah,” ungkap Mahmud.
Usai menyimak paparan disampaikan Fraksi PAN DPRD Tapsel, Eddy Soeparno menyatakan, akan segera membahas permasalahan tersebut di tingkat komisi
“Saya selaku pimpinan Komisi VII DPR RI telah menerima masukan dari masyarakat Tapsel yang diwakili oleh anggota legislatifnya,” ujarnya.
Tentunya, tambah Eddy Soeparno, pihaknya akan mempelajari data dan informasi yang telah diberikan dan akan diserahkan dan Komisi VII akan melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait untuk dimintai penjelasan dan klarifikasi.(Rts)
