Medan (Pewarta.co) – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Paul Mei Anton Simanjuntak meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan agar lebih memaksimalkan kinerja mereka, terutama dalam peningkatan pendapatan sektor perparkiran.
Permintaan ini menjadi rangkuman dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas Perhubungan dalam pembahasan triwulan ke III anggaran 2019 di ruang Komisi IV, Selasa (3/12/19).
RDP ini dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota dewan lainnya di Komisi IV dan dihadiri Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis dan staf Suriono, Indra dan Ami.
Dalam RDP tersebut diwarnai pertanyaan, kritikan dan masukan dari para anggota dewan kepada Kadishub Medan.
Seperti desakan dari Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak agar perbaikan kinerja dan perubahan sistem soal peningkatan PAD dari objek parkir. “Kita minta harus ada lah perubahan, perbaikan sistem sehingga PAD tarif parkir dapat meningkat,” saran Paul.
Sama halnya dengan Dedy Akhsyari Nasution mengaku sangat menyayangkan minimnya capaian perolehan target PAD dari parkir. Dedy mempeetanyakan apa konsekuensi atau resiko jika target tidak tercapai.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV, Edy Eka Suranta S Meliala menguatkan pertanyaan jika memang tidak tercapai apa resikonya. “Maka jangan asal tebak menentukan target hanya membuat atasan senang. Hal itu perlu dilakukan evaluasi,” saran Suranta.
Begitu juga dengan anggota dewan lainnya Antonius Tumanggor mengingatkan agar kinerja pejabat di Dishub memiliki kejujuran. “Harus ada transparansi soal potensi yang ada. Sehingga dapat meminimalisir kebocoran. Begitu juga soal data jumlah pengamat parkir supaya transparan,” tegas Antonius.
Lain hanya dengan Renville Napitupulu menyayangkan minimnya serapan anggaran dan perolehan retribusi di Dishub Medan. Renville minta agar Dishub memberikan data untuk mempermudah pengawasan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis memaparkan, Belanja langsung di Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2019 sebesar Rp 77,7 Miliar. Peruntukan sekitar Rp 33 M untuk gaji honor dan lebihnya sekitar Rp 39 M untuk pembangunan.
“Sampai November 2019 baru terealisai 60 %, namun sisanya pada 15 Desember dipatikan tuntas dan saat ini sedang proses,” paparnya.
Sedangkan untuk target PAD dari sektor tarif parkir Rp 48 M hingga Nopember Rp baru terealisasi Rp 19,3 miliar. Diakui Iswar, capaian target parkir hingga Rp 48 M tidak mungkin tercapai namun pada Desember 2019 nanti masih dimungkinkan Rp 22,5 M. (Dik/red)
