oleh

Komisi C Minta Perwal Kota Medan No 65/2018 Dirubah

-Nasional-116 views

Medan (Pewarta.co) – Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, meminta Walikota Medan untuk merubah Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 65 Tahun 2018. Alasannya, perwal ini dianggap tidak sinkron dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Berdasarkan Perwal Nomor 65 Tahun 2018, penarikan pajak reklame diserahkan kepada Dinas PMPTSP sejak November 2018, yang selama ini ditangani Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Loading...

“Walikota harus merubah Perwal itu. Ini sudah salah kamar,” tegas Boydo didampingi Jangga Siregar dan Zulkifli Lubis, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinad PMPTSP dan BPPRD, Selasa (9/4/2019) di ruang rapat Komisi C.

Seharusnya, kata Boydo, Dinas PMPTSP fokus terhadap pelayanan perizinan terpadu dan bukan dibebani target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam Permendagri No. 138, DPMPTSP tidak ada dibebani target PAD, hanya fokus untuk pelayanan perizinan. Seharusnya, Perwal yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya,” katanya.

Sama halnya dengan BPPRD, sebut Boydo, harus mengurus dan mengelola segala bentuk pajak dan retribusi. Apalagi, katanya, dalam PP 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah jelas tentang tupoksi masing-masing OPD.

“Kita juga heran, kok masih ada retribusi di OPD-OPD lain. Jangalah retribusi ini menjadi ajang “bagi-bagi kue”. Sudahlah, serahkan saja kembali kepada OPD yang berwenang menanganinya. Untuk pajak dan retribusi, itu urusan BPPRD dan segala bentuk perizinan urusan Dinas PMPTSP,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara anggota dewan Zulkifli Lubis, meminta Pemko Medan untuk mensegerakan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Reklame. “Perda penyelenggaraan reklame ini jangan dilama-lamakan. Perda itu nantinya bukan hanya menata reklame, tetapi juga semakin memperjelas PAD Kota Medan dari sektor ini,” katanya.

Sebelumnya Sekretaris Dinas PMPTSP, Ahmad Basyaruddin, dalam rapat tersebut mengungkapkan berdasarkan Perwal No. 65 tahun 2018 penarikan pajak reklame ditangani Dinas PMPTSP sejak November 2018.

“Karena diberikan tugas, ya kita laksanakan. Kalau berdasarkan Permendagri 138, Dinas PMPTSP tidak ada dibebani target PAD,” kata Basyaruddin.

Sementara Sekretaris BPPRD menyampaikan berdasarkan UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada 8 jenis pajak daerah yang dikelola BPPRD, salah satunya pajak reklame.

“Kalau retribusi masih di OPD-OPD, BPPRD hanys sebatas koordinator,” ucapnya. (Dik/red)

Facebook Comments
Loading...