Medan (Pewarta.co) – Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Ihwan Ritonga SE mengatakan, dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang tertunda pengucurannya pernah mengganggu pembangunan Kota Medan. Pasalnya, Pemprovsu belum melakukan pembayaran, kalaupun dibayar tapi dengan cara menyicil.
“Sumber PAD kita selain dari pajak, ada juga dari pemerintah pusat seperti DAK dan DAU. Sedangkan dari Pemprovsu ada BDB dan DBH. Estimasi besaran yang akan ditagih Pemko Medan sudah dimasukkan dalam mata anggaran APBD,” kata Ihwan Ritonga kepada wartawan, Senin (6/5/19) di ruang kerjanya.
Sehingga, lanjutnya, jika DBH tersebut batal dibayar Pemprovsu maka pembangunan jadi terganggu. Kondisi itu pernah dialami oleh Pemko Medan, tapi tidak begitu fatal. Hanya pihak ketiga (rekanan) yang terlambat menerima pembayaran hasil pekerjaan proyek dari pemko. Tapi DBH itu tidak hilang, meski belum dibayarkan tetap menjadi piutang pemko.
Selama ini, sebut Ihwan, dana DBH digunakan pemko untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Maka ketika pembayaran DBH tidak lancar yang terganggu adalah pihak rekanan. “Tapi itu masa lalu, karena Gubsu Edy Rahmayadi berjanji akan melunasi hutang DBH kepada daerah. Makanya APBD Pemprovsu sekarang kebanyakan habis membayar hutang,” terang politisi Partai Gerindra Kota Medan ini.
Dia mengakui, jika ada permasalahan DBH, pemko tidak pernah berkoordinasi dengan dewan. Karena pemko merasa mampu melakukan lobi-lobi ke pemprov tanpa melibatkan dewan. Tapi menurutnya itu terserah pemko, karena masih mampu menagih meski akhirnya Pemprovsu hanya membayarnya dengan menyicil.
Padahal menurut Ikhwan, jika melibatkan dewan pasti persoalannya tidak serumit yang terjadi selama ini. Karena pendekatan secara politik akan lebih baik.
“Tidak seperti selama ini, Pemprovsu membayar DBH tahun berjalan dengan menyicil. Padahal cicilan tagihan dua tahun sebelumnya belum dilunasi. Tapi kita yakin, semuanya bisa dituntaskan Gubsu Edy Rahmayadi tahun ini,” pungkasnya. (Dik/red)
