Bogor (pewarta.co) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, Rabu (13/11/2019), di Sentul International Convention Center (SICC), Jalan Jenderal Sudirman, Bogor, Jawa Barat.
Dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), disampaikan beberapa arahan penting yang harus dicermati betul-betul oleh seluruh Forkopimda. Salah satunya, dunia yang tengah mengalami tantangan perlambatan ekonomi. Sehingga, dibutuhkan keselarasan antar pemerintah pusat dan daerah, Forkopimda dan antar instansi di daerah.
Gubernur Edy Rahmayadi saat ditemui, menyebut ada banyak sekali catatan penting yang harus dilaksanakan sesuai arahan Presiden Jokowi saat membuka Rakornas. “Salah satunya yang paling saya ingat dan sepakat sekali itu adalah harmonisasi Forkopimda dan antar instansi di daerah. Kalau semua sudah harmonis, koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan apapun akan mudah,” katanya.
Kemudian, arahan lain dari Presiden yang menurut Edy sangat menarik untuk dicermati adalah perubahan interaksi sosial antar manusia yang saat ini mengalami banyak perubahan dan kemudahan lewat media sosial. Perubahan interaksi sosial ini membawa banyak perubahan pula pada perilaku manusia.
“Oleh karena itu, tadi kita diingatkan Presiden, dalam melihat suatu peristiwa sekecil apapun, jangan menggampangkan. Kalau kita tidak sensitif, bisa melebar menjadi masalah besar. Banyak peristiwa sosial diawali dengan gejolak kecil di media sosial, artinya kita harus peka,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat membuka Rakornas bercerita kepada seluruh Forkopimda se-Indonesia bahwa dirinya diingatkan oleh Presiden Bank Dunia David Malpass dan Managing Director Kristalina Georgieva bahwa dunia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berdampak pada banyak negara. “Saya titip, jangan menggampangkan (masalah kecil), karena sekarang banyak ketidakpuasan,” pesan Presiden.
Jokowi mencontohkan demonstrasi besar-besaran terjadi di hampir seluruh dunia. Demonstrasi di Hong Kong sudah terjadi lima bulan. Demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Cile yang menentang penaikan tarif transportasi sebesar 4 persen. Bolivia juga bergejolak lantaran sengketa pemilu yang tidak ditangani dengan baik. “Akhirnya Presiden Evo Morales mundur. Ini adalah contoh-contoh ketidaknyamanan di negara lain mulai banyak muncul,” ujar Jokowi.
Untuk itu, aparat penegak hukum diharapkan peka dan harus mengedepankan langkah-langkah preventif atau pencegahan ketika melihat potensi masalah hukum, jangan menunggu kejadian baru menindak.
Adapun arahan lain yang disinggung adalah masalah lelang pengadaan barang dan jasa yang belum banyak berubah selama 15 tahun, sektor konstruksi ada yang baru dimulai lelang bulan November seharusnya Januari, kekeliruan dalam penyusunan anggaran segera diingatkan, berhati-hati hadapi peristiwa sosial, jangan mengkriminalisasi kebijakan, dan lainnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa Rakornas dihadiri oleh sekitar 2.600 an lebih unsur Forkopimda se-Indonesia. Tujuan Rakornas, kata Tito, ialah untuk menyatukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tujuan membangun indonesia yang makin maju ke depan dapat terwujud.
Rakornas kemudian dilanjutkan dengan sesi panel membahas isu-isu penting yang tengah terjadi di Indonesia serta sinergi dan proyeksi keadaan dan pertumbuhan yang diharapkan di masa mendatang. Di antaranya di bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyegaran regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi. (red)
