Medan (pewarta.co) – Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Sabar Syamsurya Sitepu menyesalkan adanya pengutipan parkir melebih batas sesuai peraturan di sekitaran lokasi Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Dia minta kepada aparat setempat, baik itu camat, lurah maupun kepolisian agar menertibkan parkir-parkir atatupun pungutan yang tidak masuk di akal serta mencekik leher tersebut.
“Saya mendapat informasi dari masyarakat tentang mahalnya kutipan parkir di lokasi itu. Kutipan parkir yang dimintai pemuda setempat di sekitar lokasi PRSU itu perlu disikapi dengan turun ke lapangan dan segera menertibkannya,” tegas politisi Golkar ini di ruang Komisi A DPRD Medan, Senin (18/3/2019).
Dikatakannya, dari informasi yang diterimanya, uang parkir di sekitar PRSU yakni di Jalan Gatot Subroto yang notabene merupakan jalan umum aset Pemko Medan yang dimintai pemuda setempat kepada calon pengunjung sangat tidak masuk akal dan mencekik leher. Untuk tarip parkir mobil setara dengan saat parkir di VVIP hotel atau mall di Medan, yakni Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu. Sedangkan sepeda motor dikenakan Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu.
Menurut Sabar, dengan mahalnya parkir yang dibebankan kepada masyarakat dipastikan dapat mengurangi jumlah warga berkunjung ke PRSU yang merupakan agenda tahunan tersebut.
“Padahal kita mengimbau masyarakat datang beramai-ramai ke PRSU. Karena di sana banyak kreasi yang dipamerkan baik oleh pribadi maupun kabupaten/kota. Di sana banyak ilmu, ada temuan yang baru segala macam. Apalagi kaum milenial sangat perlu berkunjung ke sana,” cetusnya.
Tapi, sambungnya, jika uang parkirnya sampai mencekik leher dan tidak sesuai aturan, tidak wajar, nanti masyarakat malah enggan datang ke sana.
Menanggapi ini, Plt Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat saat dihubung via medsos mengaku akan menurunkan anggotanya ke lokasi tersebut. Dan ia juga mengaku tidak tahu apakah tarip parkir yang dikenakan oleh pemuda setempat kepada pengunjung tersebut dibeking oleh pihak-pihak tertentu. “Saya tidak tahu, dan tidak mungkin anggota Dishub berani membeking penetapan tarip tersebut,” pungkasnya. (Dik/red)
