Medan (Pewarta.co) – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi HPP (Hanura, PSI dan PPP), Hendra DS menyatakan hingga kini perbaikan jalan di Kota Medan belum signifikan. Hal itu terlihat masih banyaknya jalan rusak, walau beberapa waktu lalu Wali Kota Medan melakukan pergantian Kadis PU dengan harapan ada perubahan dan peningkatan kinerja.
“Namun setelah pergantian, tidak ada perbaikan kinerja Kadis PU sehingga perlu kembali dievaluasi,” ujar Hendra DS kepada wartawan, Senin (14/10/19) menanggapi banyaknya jalan rusak yang belum mendapatkan perbaikan.
Menurutnya, selain tidak signifikan, perbaikan jalan tersebut juga tidak berdasarkan skala prioritas. Pergantian di jajaran PU Kota Medan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, ternyata kinerja Kadis PU sekarang lebih parah dari sebelumnya. “Bahkan saya mendengar proyek di sana seperti drainase dan lainnya masih dimonopoli oleh oknum tertentu dan seperti dilegalkan oleh pihak tertentu,” sebutnya seraya mengatakan dirinya menduga masih ada fee proyek yang disetorkan ke oknum-oknum tertentu dan dengan besaran tertentu pula.
Terkait banyaknya galian setelah jalan diaspal, Hendra menyebutkan hal itu terjadi akibat kurang adanya koordinasi antara Pemko dengan instansi terkait seperti PLN, PDAM dan lainnya. Harusnya ada MoU terkait hal itu.
“Itu akan kita dorong agar Kota Medan jangan “kupak-kapik” akibat pemasangan instalasi lain. Banyak instansi yang tidak menutup hasil galiannya setelah selesai pemasangan pipa atau kabel di jalan.
Kurangnya koordinasi dan perencanaan terhadap pembangunan di Kota Medan merupakan penyebab tumpang tindihnya pekerjaan. “Jalan yang sudah diaspal, dikorek lagi untuk penanaman instalasi milik instansi lainnya,” ujarnya.
Seharusnya, Pemko mengawasi dan memastikan para pemborong kembali memperbaiki jalanan yang sudah dikoreknya seperti sediakala.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua F-Gerindra DPRD Medan Edy Suranta Meliala kepada wartawan yang menyebutkan, Pemko Medan hendaknya memiliki perencanaan yang matang terkait pembangunan jalan. Saat ini terjadi pengaspalan jalan yang tidak selesai di mana-mana.
Contohnya, disebutkannya, di Jalan Pintu Air IV menuju Kebun Binatang Medan (KBM) yang kerusakannya sepanjang 3 Km. Namun hanya 1,5 km yang diaspal, sementara sisanya 1,5 km cukup banyak titik jalan yang masih rusak parah, namun tidak diaspal.
Padahal jalan tersebut merupakan akses menuju objek wisata kebanggan Medan. “Bagaimana Pemko Medan bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini, kalau infrastruktur ke sana rusak parah,” sebutnya lagi. (Dik/red)