Medan (pewarta.co) – Program bedah rumah yang dikelola Dinas Penataan Kawasan Pemukiman Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan dinilai belum tepat sasaran. Sebab, program tersebut belum tersosialisasi dengan baik.
“Alokasi anggaran yang ada di Dinas PKP2R untuk bedah rumah mencapai Rp16,9 miliar. Namun, semuanya itu belum bisa tersosialisasi dengan baik,” ucap anggota Komisi D DPRD Medan, Hendra DS saat kunjungan ke Dinas PKP2R Medan di Jalan AH Nasution, Selasa (2/4/19).
Hendra mengatakan, banyak rumah tidak layak huni khususnya di daerah perbatasan yang belum tersentuh.
“Jangan hanya saudara dari lurah, camat dan kepling yang dapat,” sindirnya.
Anggota Komisi D DPRD Medan lainnya, Maruli Tua Tarigan juga menilai program tersebut tidak terealisasi dengan baik.
“Banyak masyarakat yang membutuhkan program tersebut, jangan hanya karena birokrasi tidak bisa rakyat mendapatkan program tersebut,” ketusnya.
Diketahui, program bedah rumah merupakan program Pemko Medan bagi masyarakat miskin yang masih menempati rumah belum layak. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Medan yang sangat miskin dapat memperoleh tempat tinggal yang sehat dan layak.
Pada 2018, Pemko Medan menargetkan 1000 rumah dengan anggaran biaya yang disiapkan sebesar Rp 25 miliar, sedangkan di 2019 Dinas PKP2R Medan mengalokasikan anggaran Rp16,9 miliar.
Syarat untuk penerima bantuan Bedah Rumah adalah dengan menunjukkan surat kepemilikan rumah yang sah, dan rumah tidak boleh diatas namakan oleh orang lain, dinding rumah tepas atau setengah tepas, KTP harus sesuai dengan alamat rumah dan nama pemilik rumah, dan ada surat keterangan miskin dari kelurahan. Ukuran rumah yang akan dibangun tergantung situasi, namun ukuran yang disepakati adalah 5 x 6 meter dari posisi nol. (Dik/red)
