oleh

BPKB Mobnas Walikota Tak Jelas, Rapat Banggar Anggota DPRD Padangsidimpuan Dead Lock

-Nasional-44 views
Padangsdimpuan (Pewarta.co) –Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Dinas Walikota Padangsidimpuan diduga tidak jelas. Hal ini terungkap pada Rapat Anggota Banggar DPRD Padangsidimpuan Pengadaan Mobil Dinas (Mobnas) baru untuk kepala daerah pada APBD-P Kota Padangsidimpuan tahun 2019 yang dilaksanakan pada Minggu (4/8/2019) malam yang berakhir dengan dead lock karena  belum menemui kesepahaman dari pihak legislatif.
Saat pembahasan dilakukan, sejumlah anggota Banggar ada yang menyatakan setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan Mobnas baru tersebut khususnya terkait anggaran Mobnas.
Salah satu anggota Banggar ada yang menyetujui Mobnas tersebut, yakni untuk pengadaan satu unit Mobnas dari tiga unit yang diajukan setelah mendengar pemaparan dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Pemko Padangsidimpuan.
Dari pemaparan Kabag Umum Sekretariat Daerah Pemko Padangsidimpuan,Latar belakang pengadaan Mobnas dikarenakan, Toyota Land Cruiser Prado sebelumnya memang masih sangat bagus dan pemakaiannya juga baru beberapa tahun, hanya saja surat-suratnya diduga tidak jelas.
Mendengar penjelasan tersebut, salah satu anggota Banggar ada yang menyetujui Mobnas tersebut, yakni untuk pengadaan satu unit Mobnas dari tiga unit yang diajukan .
Sementara anggota DPRD lainnya merespon dan menimbulkan pertanyaan dari anggota Banggar hingga pembahasan berjalan alot.
Timbul Simanungkalit, Anggota Komisi lll DPRD, Kota Padangsidimpuan dalam pesan WhatsApp nya terkait pembahasan Mobnas kepala daerah tersebu mengatakan pengadaan barang di instansi pemerintah ada syarat dan ketentuan. Atau ada standar administrasi atau harga yang sudah ditentukan.
 “Beli Modis pake uang rakyat, petugas yang beli dibayar pake uang rakyat, yang mencatat aset dibiayai pake uang rakyat, gudang mobil tersebut pun dibayar pakai uang rakyat, kok bisa legalitas surat-surat mobilnya diduga raib?,” kata Timbul heran.
“Artinya ada dugaan ketidak beresan administrasi yang perlu dibenahi. Jika benar surat tersebut tidak diketahui keberadaannya. Jika benar kelengkapan surat Mobnas itu tidak diketahui keberadaannya maka seharusnya pihak Pemko Padangsidimpuan membuat laporan kehilangan kepada kepolisian agar surat yang diduga telah hilang tersebut bisa secepatnya diurus untuk penerbitan surat yang baru,” kata Timbul. (Rts/red)

 

Loading...
Facebook Comments
Loading...