Bali (Pewarta.co)- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan terkait masalah tambang emas ilegal di tepian Sungai Batang Natal, Mandailing Natal (Madina). Pola bapak angkat plasma ditawarkan menjadi salah satu solusinya.
Hal tersebut disampaikan Musa Rajekshah saat pembahasan terkait pencermatan efektivitas pengelolaan Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dan dampaknya bagi pembangunan ekonomi daerah, bersama Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Kharisma Ballroom, Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5/2022).
“Masalah tambang emas ini juga sudah sampai mencemari lingkungan, aliran sungai yang dahulunya banyak dipakai masyarakat saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan karena keruh akibat kerukan tanah. Hal ini jadi PR untuk Sumut dan juga untuk kita semua,” ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Ijeck menambahkan bagaimana masyarakat bisa diberdayakan menjadi penambang resmi.
“Karena penambang liar ini pasti ada oknum tertentu yang ingin memperkaya diri. Saran kami agar masyarakat terbantu dan lingkungan terjaga bagaimana bila dibuat sistem ayah angkat seperti yang diterapkan pada perkebunan plasma. Apakah di tambang bisa kita lakukan seperti ini juga,” ujar Ijeck.
Pola kemitraan bapak angkat dan anak angkat di bidang perkebunan kelapa sawit adalah untuk membangun dan membina perkebunan rakyat dengan teknologi maju. Pola kemitraan ini diyakini telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan sebagai peserta plasma.
Ijeck juga berharap ada sanksi tegas yang diberikan untuk para penambang ilegal sehingga punya efek jerah.
Sementara itu, Ketua APPSI Anies Baswedan dalam kesempatan itu menyampaikan untuk masalah Minerba dan lainnya, akan ditindaklanjuti oleh pakar untuk disampaikan kesimpulannya ke sektoral di pemerintah pusat.
“Semoga pertemuan dari pagi sampai sore hari ini jadi pertemuan produktif, nanti kesimpulannya akan disampaikan ke sektoral pemerintah pusat,” ujarnya, sembari menutup Rakernas.
Rakernas APPSI Tahun 2022 ini mengusung tema “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangun”.
Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka acara Rakernas APPSI ini menyampaikan harapannya kepada seluruh pemerintah daerah yang hadir. Setidaknya ada enam hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
“Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta,” ujarnya.
Wapres mengingatkan agar pemerintah daerah mampu mengambil kebijakan yang lebih dekat kepada aspirasi rakyat dengan menerapkan prinsip “mission economy”, yakni mengubah paradigma dari sekadar menata (order) menjadi melayani/memenuhi (deliver) kebutuhan rakyat, termasuk membangun interaksi dengan banyak pemangku kepentingan. (ril)
