oleh

Warga Jalan Pelita VI Diminta Waspadai Limbah B3

-Medan-99 views

Medan (Pewarta.co) – Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Sehingga kita wajib menjaga lingkungan agar tetap sehat dan terhindar dari pencemaran lingkungan sehingga terhindar dari kerusakan lingkungan.

“Banyak produk-produk yang mengandung bahan limbah berbahaya, seperti alat-alat kesehatan, bahan kimia sisa produksi dan lain sebagainya. Untuk itulah diperlukan suatu aturan yang mengatur masalah ini agar daerah serta lingkungan di Kota Medan terbebas dari limbah berbahaya,” terang anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs.Wong Chun Sen Tarigan, MPd.B saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan ke IX mengenai Perda No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan Pelita VI No.31 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (14/4/19).

Loading...

Di hadapan ratusan masyarakat peserta sosialisasi, Wong menjelaskan pentingnya Perda No.1 Tahun 2016 tersebut disosialisasikan agar masyarakat mengetahui tentang bahaya limbah B3. “Jika lingkungan sekitar kita telah tercemar limbah B3, maka ekosistem di lingkungan tersebut menjadi tidak sehat, tumbuhan banyak yang mati, nyawa manusia juga akan terancam terkena berbagai penyakit,” terang Wong yang duduk di Komisi B DPRD Medan.

Sambungnya lagi, setiap masyarakat diimbau untuk tidak lagi membuang limbah sisa rumah tangga yang mengandung kimia berbahaya secara sembarangan ke sungai ataupun ke parit, sebab, dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

“Untuk limbah rumah sakit, seperti jarum suntik bekas, botol-botol obat berbahan kimia, dan lainnya, harus disimpan di suatu tempat penyimpanan limbah yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, ini ada tertuang pada BAB VII pasal 12. di ayat 5 ada tertulis persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi identitas pemohon, akta pendirian badan usaha, nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan, dokumen yang menjelaskan tentang penyimpanan limbah B3, dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 dan dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Caleg PDI Perjuangan untuk DPRD Kota Medan Periode 2019-2024 dari Dapil III meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur ini.

Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdiri dari XIV BAB dengan 59 pasal. Pada BAB XIII Sanksi Administratif di pasal 54 ayat (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. di ayat (4) Walikota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak satu kali kepada setiap orang atau Badan yang menghasilkan limbah B3.

“Jadi dengan adanya Perda ini, setiap badan usaha harus terlebih dahulu memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) temasuk juga Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan atau daur ulang (recyle) dan atau penggunaan kembali (Reuse) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia,” pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, perwakilan Dinas PU Kota Medan, Rusdi, perwakilan Camat Medan Perjuangan serta para Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda setempat. (Dik/red)

Facebook Comments
Loading...