Medan (Pewarta.co)-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai karakteristik perkara pelanggaran persaingan usaha di Sumatera Utara (Sumut) berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Karenanya tahun 2020, prioritas pengembangan perkara dititikberatkan ke inti plasma.
Komisioner KPPU, Guntur Saragih menuturkan pencapaian perkara KPPU, khususnya di Sumut masih didominasi perkara tender.
“Karenanya hingga kini Sumut masih berpredikat sebagai penanganan perkara tender terbesarnya di Indonesia,” kata Guntur dalam paparan Perkembangan Penanganan Perkara KPPU di Kantor KPPU Wilayah I Medan, Jumat (27/12/2019).
Hadir di situ Kepala Kanwil I KPPU Medan Ramli Simanjuntak, dan
Direktur Investigasi KPPU Goprera Panggabean.
Guntur menyebutkan penambahan fokus perkara terkait pengawasan pelaksanaan kemitraan dalam hal ini inti plasma, pastinya menjadi tantangan KPPU di Sumut.
“Di Sumut paling banyak perkebunan, tempatnya investor asing sebelum kemerdekaan. Karena itu, sistem lama masih banyak digunakan di inti plasma, padahal sudah ada PP yang mengatur kemitraan inti plasma dalam perkebunan untuk memastikan hak- hak masyarakat kecil. Dan hingga kini 90% perkebunan belum menggunakan PP tersebut,” kata Guntur.
Dalam menjalankan fungsinya di Sumut, jelas Guntur, KPPU punya banyak kepentingan. Karenanya, fokus perkara kemitraan akan di intensifkan tahun 2020 di Sumut. Sehingga usaha perkebunan besar bisa membantu usaha kecil dan menengah agar lebih sejahtera. Untuk itu, inti plasma jadi prioritas karena usaha besar memang diwajibkan menjalin kemitraan dengan usaha kecil.
Terkait perkara kemitraan, Guntur mengaku hingga kini belum ada laporan dari masyarakat, karenanya banyak perkara kemitraan yang dilidik atas inisiatif KPPU.
“Diharapkan juga, tahun depan bukan hanya perkara tender yang didapatkan dari Sumut. Kedepannya bisa jadi ada yang lain, bukan hanya ABPN atau APBD,” katanya.
Sedangkan Kepala Kanwil I KPPU Medan Ramli Simanjuntak menyebutkan dari 2004 hingga 2019 KPPU Medan sudah melakukan penanganan 44 perkara.
Dari 44 perkara ini 18 persen merupakan perkara non tender.
Dikatakannya, perkara Tahun 2018 yang prosesnya dilanjutkan ke tahun 2019 sebanyak 4 perkara. Sedangkan yang dari tahun 2004 ke tahun 2018 telah selesai di tangani.
“Empat perkara yang keseluruhannya diputus bersalah dan para terlapornya mengajukan banding ke PN Medan,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk perkara balige bypass, dimana putusan ON Medan menguatkan putusan KPPU.
Kemudian perkara di Kota Stabat masih dalam proses.
Ada juga putusan perkara di daerah Sibisa, dimana putusan PN Medan menguatkan putusan KPPU.
Terakhir putusan perkara di Sibolga, ini malah putusan PN Medan membatalkan putusan KPPU.
Sedangkan tahun 2019, Kanwil I Medan melakukan 8 penyelidikan yang terdiri 3 lidik kasus Non Tender dan 5 lidik kasus tender.
“Dari 8 lidik tersebut diantaranya 1 lidik lanjut ke tahap pemberkasan, dan 5 lidik masih dalam proses lidik,” ujarnya.
Dikatakannya, penyelidikan ini ada di daerah Kepri, Sumbar, Sumut, NAD, dan Riau.
“Untuk itu kita fokus penanganan perkara tahun 2020 bahwa tahun 2020 kita akan menambah fokus perkara terkait pengawasan pelaksanaan kemitraan,” katanya.
Kemudian, selain itu per Juni 2019 pihaknya menambah wilayah kerja yaitu, Riau, Kepri, sehingga wilayah kerja Kanwil I mencakup NAD, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri.
Dalam kesempatan ini Direktur Investigasi KPPU, Goprera Panggabean menjelaskan investigasi KPPU di tahun 2019, ada 151 laporan secara nasional, meningkat dari 132 laporan. Namun tidak semua perkara ditingkatkan dan diteruskan ke tahap penyelidikan.
Sedangkan ditahap penyidikan ada 71 perkara penyelidikan, mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang hanya 67 perkara.
Sementara itu, dari 71 perkara yang dilidik KPPU, sebanyak 42 perkara merupakan inisiatif. Jumlah perkara ini meningkat dari tahun 2018 yang hanya 38 perkara. (gusti)
