Medan (pewarta.co) – Proyek Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Regional dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumut yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019 di Namorambe mangkrak dan hingga saat ini tidak berfungsi.
Amatan wartawan di lokasi SPAM, kondisi bangunan pendukung dan fasilitas lainnya terlihat tidak ada aktifitas. Begitu juga di sekitar lokasi bangunan dipenuhi semak rumput yang sudah meninggi.
Dari kondisi proyek yang seperti itu, Sekretaris Perkumpulan de empat belas, HM Nezar Djoeli mengatakan bahwa pihak yang berwenang sebaiknya melakukan investigasi dan audit terhadap Dinas PKP Sumut yang dipimpin Ida Mariana. Dirinya menilai sejak awal ada kejanggalan terkait peruntukannya.
“Karena mangkraknya proyek ini, kuat dugaan ada yang tidak beres dan bermasalah sejak awal peruntukannya. Pertama, tempatnya yang jauh dari perumahan yang sudah dihuni banyak warga. Kedua, ternyata di dekat lokasi SPAM tersebut adalah lahan yang akan dibangun perumahan baru, lanjutan dari perumahan yang sekarang sudah dihuni ratusan warga. Kenapa tidak diletakkan di tengah, agar bisa menjangkau semua rumah,” kata Nezar kepada wartawan, Kamis (11/6).
Mangkraknya proyek itu lanjut Nezar, kuat dugaan tidak terlepas dari kebijakan dalam meletakkan/membangun SPAM di tempat yang jaraknya jauh dari perumahan. Dengan dana sekitar Rp1,9 Miliar baginya keadaan ini adalah pemborosan, mengingat pekerjaan yang tidak selesai dan belum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kita menduga ada kepentingan dibalik penempatan proyek di lokasi itu. Infonya kendala pada sumber airnya yang menyebabkan fasilitas itu belum bisa dipakai. Padahal seharusnya sebelum dikerjakan ada uji kelayakan. Namanya saja pengolahan air, harus jelas dulu sumber airnya, berapa debit yang bisa dihasilkan dan untuk berapa rumah,” tambahnya.
Sebab itu Nezar berharap ada langkah dari instansi terkait untuk mengaudit dan melakukan penelusuran lebih dalam, khususnya kepada Pansus LKPj yang kabarnya saat ini masih berjalan untuk melihat sejauh mana penggunaan APBD Sumut 2019, terutama soal proyek fisik.
“Kita minta Pansus LKPj DPRD Sumut serius memperhatikan hal ini, karena SPAM itu bukan hanya satu. Begitu juga dengan sarana lainnya, yang tidak ditenderkan atau yang berskala kecil. Kita berharap mereka (DPRD) bisa turun langsung menelusurinya,” ujar Nezar menambahkan.
Sementara itu Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut, Ari Wibowo menyampaikan bahwa proyek tersebut seharusnya bisa digunakan untuk warga setelah selesai dikerjakan. Sehingga anggaran miliaran rupiah yang telah dikeluarkan dari uang negara, tidak terkesan mubazir.
“Sebenarnya masih banyak lokasi yang bisa ditempatkan proyek SPAM, terutama kawasan pesisir yang benar benar kesulitan air bersih. Tetapi itupun, karena judulnya adalah kawasan perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), kita masih bisa memakluminya. Makanya kita juga heran, kenapa bisa buat proyek seperti ini. Ada apa dengan Kadis PKP Sumut ?. Kita berharap ini bisa diusut tuntas, ada apa dibalik permasalahan ini sebenarnya,” sebutnya.
Ari menegaskan bahwa sejatinya pengembang sebagai pihak yang membagun perumahan, siapapun itu, akan senang mendapat bantuan fasilitas air minum seperti SPAM ini. Padahal dari situ, secara prinsip mereka tidak mendapat keuntungan, selain dari penjualan rumah. Hanya saja, keberadaan proyek tersebut sempat memunculkan harapan warga untuk mendapatkan air bersih.
“Masyarakat pasti sudah menanti air bersih itu dialirkan ke rumah-rumah dan kita dengar, mereka kecewa karena mengetahui bahwa proyek itu bukan dari pihak perumahan, tetapi hibah Pemerintah. Ini kan mencoreng nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur kita dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebab itu saya berharap ini diusut tuntas,” harap Ari.
Pengakuan warga yang tinggal berjarak ratusan meter dari lokasi SPAM tersebut mengaku kecewa. Sebab hanya beberapa warga saja yang kemungkinan akan mendapat akses air bersih tersebut, jika fasilitas SPAM itu nanti bisa digunakan.
“Awalnya kami menganggap SPAM itu untuk komplek perumahan ini bang. Tetapi karena letaknya terlalu berjauhan, kemungkinan untuk perumahan tahap berikutnya. Kalaupun dapat, yang bagian depan saja. Kami di belakang ini mungkin nggak bisa dapat,” ujar Amir salah seorang warga komplek perumahan tersebut. (red)