oleh

Pengosongan Lapak Pasar Timah Sarat Kepentingan, Brilian Moktar: Walikota harus bijak

-Medan-436 views

Medan (Pewarta.co)-Munculnya surat peringatan No : 511.3/3791 tentang pengosongan paksa Pasar Timah menuai perlawanan dari para pedagang dan masyarakat.

Loading...

Pengosongan paksa yang kabarnya bakal dilakukan pada hari Kamis 12 Juli 2018 itu disinyalir sarat kepentingan.

Pasalnya, pengosongan lahan untuk revitalisasi di Pasar Timah masih proses Kasasi.

Oleh sebab itu, Anggota DPRD Sumut, Brilian Moktar minta Walikota Medan, Dzulmi Eldin agar jangan memaksakan pembangunan Pasar Timah hingga melanggar peraturan.

Sebab, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terbit pada Bulan Juni 2018 lalu dinilai cacat hukum. Hal itu diungkapkannya ketika bertemu sejumlah pedagang di Pasar Timah.

Menurutnya, IMB atas nama Ir Syaiful Bahri bernomor 645/469.K dengan jenis pasar berlantai III di Jalan Timah, Kelurahan Sei Rengas II itu melanggar sejumlah peraturan.

Pembangunan fisik juga telah memakan 60 centimeter lahan milik negara dan mengganggu parit pembuangan induk.

“Selain itu, ini masuk jalur hijau, menurut Kadis TRTB tidak dapat dibangun karena melanggar Perda Nomor 2/2015. Harusnya walikota bijak, sudah lima tahun urusan pasar timah diperjuangkan. Walikota memaksakan kehendak dengan segala cara. Walikota harus mengayomi pedagang. Silahkan revitalisasi asal sesuai peraturan,” ujarnya.

Menurut Brilian, terbitnya IMB tersebut melanggar beberapa peraturan termasuk penghapusan jalan Timah.

IMG-20180710-WA0062

Penghapusan jalan tersebut seharusnya dimohonkan ke Kementerian Perhubungan serta mengikuti mekanisme lainnya yang berlaku.

“Ini satpol PP lagi mau dibenturkan dengan pedagang. Padahal pedagang masih melakukan upaya kasasi hukum,” ungkapnya seraya menambahkan PD Pasar/Pemko Medan dan Sumandy Wijaya kiranya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan pedang. Jangan semena mena dengan rakyat.

Sementara itu, kuasa hukum Pedagang Pasar Timah, Asril Siregar SH mengatakan, rencana pengosongan Pasar Timah oleh Pemko Medan dinilai tidak berpihak dengan rakyat.

“Hasrat ingin memulai pengerjaan pembanguan begitu kental terasa. Keberpihakkan pemko terhadap masyarkaat pedagang dinilai sangat tidak adil,” kata Asril Siregar SH .

Dijelaskan Asril, penolakan pengosongan lapak melalui surat yang dilarang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  Kota Medan  bertentangan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait permasalahan Pasar Timah.

Persoalan konflik Pasar Timah yang sudah terjadi selama lima Tahun ini dinilai sarat kepentingan, dan tidak masuk dalam tujuh pasar yang wajib direvitalisasi.

“Kesiapan untuk memulai pembangunan pasar timah juga belum maksimal. Selain Amdal yang belum siap, IMB yang terkesan dipaksakan cacat hukum untuk jadi patokan dan sudah menciderai sistem demokrasi di negeri ini,” jelasnya.

Menurut Asril, upaya masyarakat pedagang yang melakukan pembelaan hukum pada tahapan proses kasasi ini sudah seharusnya menjadi perlindungan pemerintah, bukan menjadikan pedagang sebagai sasaran dengan menciptakan lawan.

“Kami harapkan, pemko harusnya memutuskan pengosongan paksa berdasarkan hasil mufakat dengan pedagang. Jangan gadaikan masyarakat demi kepentingan pengelola itu,” tegasnya.

Diterangkannya, berdasarkan keputusan PTUN No 103/G/2017/PTUN-MDN, bahwa agar pelaksanaan objek perkara tidak dilakukan sebelum adanya putusan hukum yang tetap.

Maka, berlandaskan itu, Pemko Medan melalui Satpol PP tidak bisa melakukan penertiban.

Satpol PP pun diharapkan tidak dijadikan alat kekuasan untuk menzolimi rakyat.

“Kami sangat menyakini, jika Satpol PP bersikukuh melakukan pengosongan paksa sama saja menciderai Kamtibmas di Medan, Sumateta Utara yang selama ini kondusif,” imbuhnya.

Selain itu, Asril juga menilai, soal nantinya peralihan jalur jalan yang harus melalui tahap proses paripurna sangat menjadi perhatian agar tidak tergesa-gesa melakukan pelaksanaan pembangunannya.

Asril menuturkan, yang mereka tidak terima, tempat penampungan pedagang saat revitalisasi dilakukan adalah tempat penggusuran bekas warga di Jalan Timah, merupakan tanah milik PT KAI.

Hal ini dinilai Asril dapat membenturkan para pedagang dengan masyarakat.

Karena, saat masyarakat digusur, tanah PT KAI itu hendak dijadikan doble track.

Akan tetapi, setelah digusur, ingin dibangun tempat penampungan pedagang. (Chl)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Loading...